/2026/03/26/1441428820.jpg "BBM Non Subsidi Berpotensi Naik Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per liter pada April 2026")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Senada, Presiden Komisaris HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mengatakan bahwa situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas per Maret 2026 membuat posisi Indonesia berada dalam kondisi dilematis.
“Ya, secara matematis dan fundamental, ini adalah pemicu tak terelakkan. Harga minyak mentah di mana WTI di atas $102 dan Brent di atas $115 telah jauh melampaui asumsi makro APBN kita. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi tekanan ganda,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa setiap kenaikan US$ 1 per barel akan meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi secara signifikan. Tekanan juga semakin besar karena DXY (Dollar Index) bertahan di atas level 100, sehingga pembelian minyak dalam dolar menjadi jauh lebih mahal saat dikonversi ke rupiah.
Lebih lanjut, Sutopo menilai BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dex Series berpotensi naik lebih cepat karena mengikuti mekanisme pasar.
“Karena harganya mengikuti mekanisme pasar, penyesuaian biasanya dilakukan pada awal bulan. Estimasi kenaikan bisa mencapai 10%-15% menyesuaikan harga Brent yang sudah terbang ke angka $115,” jelasnya.
Sementara untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, ia menilai pemerintah biasanya akan menahan kenaikan sebagai “senjata terakhir”.
“Namun, jika konflik di Iran diprediksi berlangsung berbulan-bulan (seperti yang dilaporkan mengenai persiapan operasi darat AS), maka kenaikan BBM subsidi menjadi keniscayaan,” katanya.
Menurut Sutopo, apabila pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM subsidi, kenaikan biasanya berada pada angka psikologis 20%-30% agar tidak perlu ada penyesuaian berulang yang berisiko memicu gejolak politik.
Tonton: Asia Darurat Energi! Antrean BBM Mengular, Dunia Terancam Krisis
Dampak Kenaikan BBM Setelah Lebaran
Di sisi lain, Sutopo menilai kenaikan harga BBM setelah Lebaran akan menimbulkan tekanan besar terhadap masyarakat, terutama karena daya beli umumnya melemah usai pengeluaran tinggi saat hari raya.
“Jika keputusan kenaikan diambil setelah momentum Lebaran, dampaknya akan terasa sangat sistemik,” jelas dia.
Dari sisi fiskal negara, kenaikan BBM dinilai menjadi langkah penyelamatan APBN agar tidak terbebani subsidi dan kompensasi energi yang semakin membengkak.
“Tanpa kenaikan, defisit anggaran berisiko melebar melampaui batas aman 3% karena beban kompensasi ke Pertamina dan PLN akan membengkak luar biasa. Kenaikan BBM adalah cara pemerintah melakukan ‘pengereman darurat’ agar ruang fiskal tidak jebol oleh gejolak global,” jelasnya.
Sementara dari sisi masyarakat, ia menyebut dampak paling berat akan dirasakan karena BBM subsidi selama ini menjadi jangkar inflasi.
“Kenaikan Pertalite/Solar akan memicu second-round effect pada harga pangan dan transportasi logistik. Mengingat ini terjadi setelah Lebaran, di mana tabungan masyarakat biasanya terkuras, risiko penurunan daya beli akan sangat terasa, terutama pada kelas menengah-bawah (the aspiring middle class),” ungkapnya.
Jika kenaikan terjadi, Sutopo menilai efek domino dapat terjadi pada stabilitas ekonomi. Inflasi bisa melonjak melampaui target Bank Indonesia (BI), sehingga membuka peluang penyesuaian suku bunga domestik mengikuti langkah agresif Federal Reserve.
Dengan kondisi harga minyak yang masih tinggi dan tekanan kurs rupiah, pasar kini menanti keputusan pemerintah apakah akan tetap menahan BBM subsidi atau mulai melakukan penyesuaian bertahap demi menjaga ruang fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
