kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Alasan pemerintah canangkan program Work From Bali bagi ASN


Jumat, 21 Mei 2021 / 06:35 WIB
Alasan pemerintah canangkan program Work From Bali bagi ASN

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Bali menjadi salah satu provinsi yang terdampak Covid-19. Untuk memulihkan ekonomi ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pun mencanangkan program Work From Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman.

7 kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KLHK dan Kementerian Investasi.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu pun menjelaskan alasan mengapa Kemenko Marves mengambil kebijakan Work From Bali ini.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10% dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," ujar Odo dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5).

Baca Juga: Pelonggaran Ekonomi Bikin Klaster Penularan Corona di Perkantoran Makin Menjadi

Tak hanya itu, Odo juga menjelaskan langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal. Dia berharap, peningkatan rasa percaya publik domestik ini dapat menciptakan dampak ganda yang membantu memulihkan perekonomian lokal baik.

“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal,” tambah Odo. 

Menurut Odo, kebijakan WFB ini juga tidak ditetapkan secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Dia menyatakan bahwa pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.

“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,” terangnya.

Tak hanya itu, beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB adalah menggenjot program vaksinasi Covid 19 di Bali.

Baca Juga: Sambut program work from Bali, begini respons pengembang

Menteri Marves Luhut Panjaitan pada Maret lalu pun sudah meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

×