Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) khawatir program vaksinasi gotong royong individu berbayar akan membebani buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan pihaknya khawatir akan ada komersialisasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam program tersebut.
Ia mencontohkannya dengan kebijakan rapid tes yang awalnya banyak diberikan gratis perusahaan akhirnya dibebankan secara mandiri pada para pegawainya.
"Bahkan perusahaan yang awalnya menggratiskan rapid tes bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap buruh harus melakukan secara mandiri," tuturnya melalui keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Kimia Farma (KAEF) tegaskan vaksinasi gotong royong bukan komersialisasi
"Ini yang disebut komersialisasi. Tidak menutup kemungkinan program vaksinasi gotong royong dan vaksin berbayar secara individu juga terjadi hal yang sama. Awalnya dibiayai perusahaan, tapi ke depan biaya vaksin gotong royong akan dibebankan pada buruh," ungkap Said.
Said juga khawatir bahwa program vaksinasi gotong royong yang akan dibebankan pada perusahaan untuk para buruhnya tidak akan berjalan efektif saat ini.
Menurutnya, jika progam vaksinasi gotong royong dijalankan, hanya ada 20 persen perusahaan yang mampu menjalankannya. "Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksin gotong royongnya," paparnya.
Dalam pandangan Said dengan adanya vaksinasi berbayar, pemerintah telah mengabaikan hak kesehatan masyarakat. "Dengan vaksin berbayar individu berarti hak sehat untuk rakyat telah diabaikan oleh negara karena vaksinasi tidak lagi dibiayai pemerintah," kata dia.
