Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menuturkan, pagu indikatif tahun 2022 untuk program penyelenggaraan dan pelaksanaan transportasi darat sebesar Rp 5,34 triliun. Adapun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pagu kebutuhan hasil pembahasan terpadu sebesar Rp 13,8 triliun.
Berdasarkan jenis belanja pagu indikatif Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan antara lain, belanja pegawai sebesar Rp 529 miliar, belanja barang Rp 2,5 triliun dan belanja modal sebesar Rp 2,2 triliun
"Penyusunan pagu indikatif Perhubungan Darat telah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2022 sebagaimana Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang pencanangan rencana kerja pemerintah 2022 yang bertemakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," jelas Budi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (8/6).
Baca Juga: Realisasi belanja pemerintah daerah mini, Kemenkeu mengaku prihatin
Lebih lanjut, fokus Kementerian Perhubungan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022 terdapat pada pembangunan bagi industri pariwisata, ketahanan pangan dan juga infrastruktur.
Berkaca pada jumlah pagu indikatif tersebut, maka implementasi rencana kerja dalam pagu indikatif tahun 2022, akan dilakukan melalui penekanan terhadap pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi dan berdasarkan program dan ketersediaan anggaran.
Penyusunan Pagu indikatif Tahun Anggaran 2022 dibagi per-kegiatan dalam redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Pertama, infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp 2 triliun. Kedua, pelayanan transportasi darat sebesar Rp 1 triliun.
Ketiga, keselamatan dan keamanan transportasi darat Rp 774 miliar. Keempat, penunjang teknis transportasi darat sebesar Rp 490 miliar dan dukungan manajemen sebesar Rp 958 miliar.
Budi melanjutkan, penyusunan kegiatan dalam pagu indikatif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan pertimbangan antara lain prioritas berdasarkan keselarasan dalam instruksi Presiden RPJMN, melanjutkan kegiatan yang tertunda atau carry over dari refokusing dari tahun 2021, serta pemenuhan terhadap Multi Years Contract.
"Terpenuhinya redesign kriteria berupa ketersediaan lahan dan jalan akses serta kelengkapan dokumen perencanaan. Memprioritaskan anggaran untuk penyelesaian kegiatan daripada pembangunan baru, juga mengoptimalkan belanja barang perjalanan dinas dan paket meeting," jelasnya.
Target Ditjen Perhubungan Darat sesuai rancangan RKP dan pagu indikatif tahun 2022 terbagi menjadi tiga program prioritas. Pertama, Infrastruktur Pelayanan Dasar yaitu pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang ditargetkan di 33 provinsi, pembangunan Area Traffic Control System' (ATCS) di 44 lokasi dan pekan keselamatan jalan dengan target di 33 provinsi.
Kedua, program prioritas Infrastruktur Ekonomi yaitu pembangunan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan (SDP) baru, pembangunan SDP lanjutan, pembangunan kapal penyeberangan perintis dan subsidi angkutan penyeberangan perintis, subsidi angkutan barang dan jalan perintis, pembangunan terminal tipe A lanjutan, dan rehabilitasi pelabuhan SDP.
Ketiga, program prioritas Infrastruktur Perkotaan yaitu revitalisasi terminal penumpang tipe A, subsidi angkutan umum masal skema buy the service (BTS), dan pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Selain itu Ditjen Perhubungan Darat tetap berkomitmen mendukung kegiatan prioritas pemerintah seperti pembangunan dan peningkatan pelayanan di lima destinasi pariwisata super prioritas yaitu di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan juga Likupang. Serta pembangunan dan peningkatan pelayanan di lima destinasi pariwisata prioritas yaitu Tanjung Kelayang, Bromo, Wakatobi, Morotai dan juga Raja Ampat.
Tak ketinggalan juga penyusunan dokumen perencanaan sebagai dukungan kawasan ibu kota negara atau IKN, dan dukungan program ketahanan pangan. "Pembangunan pelabuhan sungai di food estate Kalimantan Tengah, dan pelaksanaan sistem major project sistem angkutan masal dengan skema pembangunan fasilitas keselamatan jalan," ungkapnya.
Selanjutnya: Per Mei 2021, realisasi anggaran Setjen Kemenhub sebesar 33,57% dari pagu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
