Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan, peluang industri properti tahun 2021 terlihat dalam rencana kerja pemerintah 2021. Dimana sektor perumahan akan ada peningkatan bantuan pembiayaan perumahan berupa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Adapun target bantuan pembiayaan Perumahan tahun 2021 untuk bantuan pembiayaan perumahan melalui program FLPP dialokasikan Rp 16,6 triliun, program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 600 miliar, dengan total target kedua program tersebut 157.500 unit rumah.
Kemudian ada program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) ditargetkan 54.566 unit rumah dengan alokasi Rp 1,6 triliun, dan program bantuan Subsidi Selesih Bunga (SSB) yang dialokasikan Rp 5,9 triliun. "Pada tahun 2021 juga telah mengalokasikan rencana bantuan pembiayaan perumahan meliputi program FLPP sebanyak 157.500 unit yang saya katakan itu yang terbesar sepanjang sejarah," jelas Eko saat diskusi vitual pada Selasa (22/12).
Kemudian fasilitas pembiayaan perumahan di 2021 melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan PT SMF dengan total alokasi Rp 2,8 triliun.
Di tahun depan pemerintah juga telah merencanakan target penyediaan perumahan meliputi, rumah susun melalui APBN sebanyak 9.414 unit di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua dengan alokasi Rp 4,11 triliun. Kemudian rumah umum dan komersial 40.000 unit alokasi Rp 0,41 triliun, rumah swadaya 81.090 unit tersebar di 33 provinsi dengan alokasi Rp 2,51 triliun dan rumah khusus sebanyak 2440 unit dialokasikan Rp 0,61 triliun.
Eko menjelaskan guna mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian meningkatkan rasio KPR terhadap GDP dari 2,9% menjadi 4% di tahun 2024 melalui perluasan peran SMF, Tapera dan subsidi, serta pelaksanaan skema baru perumahan terkait kredit mikro perumahan untuk memfasilitasi sektor informal yang saat ini dinilai belum terlayani karena kemampuan dan belum bankable.
Baca Juga: Ini 30 bank penyalur FLPP senilai Rp 19,1 triliun di tahun 2021
"Pemerintah juga tetap melanjutkan program satu juta rumah yang merupakan bentuk program percepatan melalui kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pengembang, pengembang perumahan, perbankan dan masyarakat," kata Eko.
Adapun hingga saat ini progres program satu juta rumah di tahun 2020 capai 856.758 unit, dimana 77% nya merupakan bentuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Tercatat selama tahun 2020 per 15 Desember 2020 pemerintah telah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan, diantaranya program FLPP telah terealisasi sebanyak 105.500 unit dari target 102.500 unit. Kemudian untuk program BP2BT terealisasi 1.357 unit atau 14,28% dari target 9.500 unit. Realisasi untuk BP2BT belum dimanfaatkan maksimal lantaran adanya pandemi.
Selanjutnya program SSB yang merupakan stimulus fiskal mengantisipasi dampak Covid-19 ditargetkan 175.000 unit hingga 15 Desember 2020 terealisasi sebanyak 55.563 unit. Kemudian program SBUM ditargetkan 263.000 unit terealisasi 101.658 unit.
"Posisi sekali lagi 15 Desember, saya pantau sampai saat ini seminggu kemudian program SSB realisasinya sudah sekitar 70.000 unit," kata Eko.
Dikaitkan dengan undang-undang cipta kerja di mana adanya pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3), diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan perumahan yang ada di Indonesia, serta mempercepat penyediaan perumahan khususnya bagi MBR.
Selanjutnya: Hingga pertengahan Desember, penyaluran FLPP mencapai Rp 10,87 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
