Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Sebagai informasi, salah satu agenda RUPS Tahunan Waskita yang akan diselenggarakan pada 16 April 2021 adalah rencana mendapatkan pendanaan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.08/2020.
Waskita sebagai salah satu BUMN mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang termasuk dalam program pemulihan infrastruktur nasional. Untuk menyelesaikan seluruh proyek tersebut, Waskita membutuhkan tambahan fasilitas sebesar Rp15,3 Triliun dari perbankan dan obligasi yang rencananya akan didukung penjaminan dari Pemerintah.
“Dengan penjaminan pemerintah maka kelayakan kredit Waskita akan meningkat, sehingga beban bunga pinjaman akan lebih kompetitif,” jelas Destiawan.
Waskita menargetkan restrukturisasi keuangan mampu menurunkan tingkat bunga pinjaman dan menyehatkan arus kas perusahaan. Pasalnya saat ini kinerja Waskita tertekan oleh beban bunga utang investasi jalan tol yang mencapai Rp4,6 Triliun di tahun 2020.
Guna mengendalikan beban bunga, Waskita juga akan melepas ruas-ruas tol yang telah selesai pembangunannya. Tahun ini, Waskita menargetkan pelepasan 8 hingga 9 ruas tol dengan target total nilai transaksi sekitar Rp 10 Triliun.
Dengan pelepasan ruas di tahun ini, ditargetkan Waskita dapat melakukan dekonsolidasi utang mencapai Rp 17 – 18 Triliun. “Selain melalui dekonsolidasi, Waskita juga akan menggunakan hasil divestasi untuk pembayaran kewajiban kepada kreditur.” tutur Destiawan.
Manajemen Waskita menggunakan beberapa skema transaksi seperti penerbitan instrumen ekuitas, skema tukar saham (shareswap), dan skema penjualan langsung untuk memastikan divestasi dapat terlaksana tepat waktu.
