Sah, DPR tetapkan 33 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2021

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo

• Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

• Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi).

• Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji).

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

• Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

• Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;

• Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

• Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

• Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

• Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

• Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara;

• Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;

• Rancangan Undang-Undang tentang Wabah yang dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

• RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

• RUU tentang Daerah Kepulauan.

• RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

Selanjutnya: DPR targetkan revisi Undang-Undang tentang penanggulangan bencana rampung tahun ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News