Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan kebutuhan anggaran program Rasio Elektrifikasi Nasional 100% mencapai Rp 12,02 triliun.
Kebutuhan anggaran yang besar diharapkan bisa dipenuhi dari penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ditahun mendatang. Apalagi, program ini ditargetkan rampung pada 2022.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan, pihaknya telah meminta PLN untuk mendetailkan kebutuhan Rp 12,02 triliun tersebut akan digunakan untuk apa saja.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Program rasio elektrifikasi (RE) ditargetkan rampung 2022
"Bagaimanapun PMN merupakan uang negara, uang rakyat. Kita punya fungsi pengawasan jadi kita awasi pemanfaatan dananya. Kita minta PLN rinci kebutuhan dananya," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Minggu (30/5).
Eddy melanjutkan, jika nantinya alokasi dana PMN untuk tahun depan tak mencapai kebutuhan yang ada maka PLN diharapkan dapat mengambil opsi lain termasuk melakukan efisiensi.
Eddy pun memastikan, target selesainya program Rasio Elektrifikasi ditahun 2022 harus tetap dijaga.
"Target tidak boleh mundur, itu merupakan kebutuhan dan hak masyarakat," sambung Eddy.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan saat ini opsi pendanaan memang paling dimungkinkan berasal dari PMN. Apalagi, pada kondisi saat ini Fabby menilai sulit untuk meminta PLN mencari pinjaman dari luar.
"Wajar diberikan PMN, ini kan target yang dibuat pemerintah," kata Fabby.
Fabby melanjutkan, selain berfokus pada program RE. PLN juga harus meningkatkan mutu pelayanan listrik untuk masyarakat.
Saat ini tercatat ada sekitar 360 ribu pelanggan yang menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dimana akses penerangan terbatas pada 3 hingga 4 lampu.
Selain itu, kelompok masyarakat tersebut juga belum bisa menikmati akses listrik 24 jam penuh.
"Perlu dipikirkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas akses listrik, minimal 16 jam, atau level akses tier-1. Sehingga listrik tidak saja untuk penerangan tapi juga bisa untuk kegiatan produktif," ungkap Fabby.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan program RE diharapkan dapat rampung pada 2022 mendatang. Adapun, saat ini realisasinya mencapai 99,28% pada Maret 2021.
"Kami mohon bantuan kalau PMN untuk PLN bisa ditambah dan tentu saja kami akan ikut kawal agar pemanfaatan sesuai agenda," kata Rida dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (27/5).
Rida mengungkapkan dengan target yang ada, maka kebutuhan investasi untuk program RE mencapai Rp 12,02 triliun. Dengan alokasi PMN yang hanya sebesar Rp 5 triliun maka bukan tak mungkin proyek RE bakal mengalami pemunduran jadwal.
Baca Juga: Di Ibu Kota baru, kendaraan listrik bakal mendominasi
Selain kebutuhan investasi untuk proyek RE 100% nasional untuk melistriki 542.124 Rumah Tangga, pemerintah juga membutuhkan investasi untuk RE PLN 100% pada 203 sebesar Rp 7,51 triliun dan di 2024 sebesar Rp 7,68 triliun. Program ini meliputi pengalihan 1,33 juta RT berlistrik non-PLN dan 363,22 ribu RT berlistrik LTSHE agar menjadi pelanggan PLN.
Selain itu, terdapat juga kebutuhan investasi mencapai Rp 3,94 triliun untuk program peningkatan mutu pelayanan untuk memastikan nyala listrik 24 jam di 290 lokasi. Secara total kebutuhan investasi listrik kedesaan ini mencapai Rp 31,15 triliun.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan upaya mendorong desa berlistrik juga masih terus dilakukan PLN. Berdasarkan kajian dari Kementerian ESDM maka dibutuhkan pendanaan hingga Rp 31 triliun untuk dapat menuntaskan program desa berlistrik di seluruh Indonesia.
"Kalau PMN kita Rp 5 triliun dan hanya Rp 1 triliun untuk listrik desa dan Rp 4 triliun untuk lain-lain itu butuh 31 tahun untuk (listrik desa) bisa selesai. Mohon dukungan listrik desa kita besarkan sehingga kita bisa listriki dengan cepat," pungkas Zulkifli, Selasa (25/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
