Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui anak usahanya PTPN V terus melanjutkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga tahun 2023, PTPN V menargetkan mereplanting hingga 21.000 Hektare (Ha) kebun sawit plasma.
Adapun hingga awal tahun 2021 sudah terealisasi 9.894 Ha. Ini menjadi realisasi PSR terluas yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Negara sampai sekarang.
"Di tahun 2021 kami rencanakan mereplanting 2.140 Ha, tahun 2022 ada 3.500 Ha, dan tahun 2023 seluas 3.000 Ha. Ini menjadi roadmap kami untuk mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat yang diharapkan oleh pemerintah," kata Jatmiko, CEO PTPN V dalam keterangan resminya, Minggu (28/11).
Sementara hingga tahun 2025, PTPN V menargetkan dapat membantu peremajaan dan konversi sawit rakyat seluas 23.000 Ha. Produktivitas seluruh sawit yang diproduksi oleh kebun yang bermitra dengan perusahaan saat ini tercatat jauh di atas standar nasional.
Baca Juga: Ada potensi ekspor cangkang sawit Indonesia US$ 12 juta ke Jepang
Program peremajaan sawit rakyat juga menjadi momentum mengganti tanaman sawit dengan jenis tanaman yang lebih unggul. Sehingga, PTPN V turut menyiapkan tujuh sentra pembibitan sawit unggul di seluruh Riau.
Keberadaan sawit bersertifikasi itu juga menjadi jawaban bagi para petani sawit di Riau dalam menghadapi dilema keberadaan bibit palsu.
Menurut Jatmiko, angka tersebut masih dapat terus ditingkatkan mengingat perusahaan memiliki 56.600 Ha plasma yang tersebar di 6 Kabupaten di Riau.
"Dari 56.600 Ha itu, seluas 21.000 Ha atau 38% telah menandatangani kerja sama peremajaan bersama PTPN V hingga 2023. Sementara itu, 17.500 Ha atau 31% telah diremajakan secara mandiri oleh petani. Sisanya 31% lagi masih belum bersedia diremajakan," ungkapnya.
PTPN V pun menyiapkan empat program percepatan peremajaan sawit rakyat. Pertama adalah pola single management, kedua penyediaan bibit unggul bersertifikat, ketiga kemitraan swadaya yang siap sebagai off taker, dan terakhir, pemberdayaan KUD untuk menjadi calon mitra teknis para petani.
