Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korlantas Polri resmi menggelar Operasi Patuh 2023 guna meningkatkan layanan keamanan lalu lintas mulai hari ini, Senin (10/7/2023). Berlangsung hingga 23 Juli 2023 mendatang, sedikitnya ada 14 pelanggaran yang menjadi sasaran.
Salah satunya, pengguna mobil dengan pelat nomor berkode RF arogan alias tidak tertib berlalu lintas. Penertiban tersebut seiring keputusan Korlantas Polri untuk mengganti pelat nomor kendaraan pejabat yang memang mendapatkan prioritas di jalan.
Sehingga pelat nomor RF tidak lagi sakti seperti dahulu.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Terjunkan 2.938 Personel dalam Operasi Patuh Jaya 2023
"Golnya menciptakan Kamseltibcarlantas lebih patuh dan tertib. Sebelum operasi Mantap Brata, terlebih dulu kita melaksanakan Operasi Patuh yang digelar 10-23 Juli 2023," kata Kombes Pol Eddy Djunaedi, Kabagops Korlantas Polri dilansir dari laman NTMCPolri, Minggu (9/7/2023).
Adapun Operasi Mantap Brata dimaksud untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Alasan pihak Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh, kata Eddy lagi, karena masih menemukan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.
Dalam operasi ini, nantinya petugas di lapangan bukan cuma menegakkan hukum, tetapi juga menertibkan lewat edukasi, teguran, dan imbauan. Dia mengingatkan hal itu dilakukan secara humanis dan diharapkan tak ada komplain dari masyarakat.
"Saya percaya dengan operasi yang sudah ada seluruhnya berjalan dengan optimal, harapannya mendapat apresiasi dan pengungkit indeks kepercayaan masyarakat," kata dia.
"Pimpinan tidak menghendaki pungli. Aturan yang sudah dibuat oleh Ditgakkum patuhi dan pedomani, jangan jadi korban operasi. Tunjukkan Korlantas menjadi ikon Polisi di jajaran," lanjut Eddy.
Baca Juga: Operasi Patuh 2023 Digelar Mulai Hari Ini (10/7/2023), Bakal Ada Razia Kendaraan
Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi memastikan jika pihaknya telah mencabut status 'sakti' atas pengguna pelat nomor RF di Indonesia. Sebab, banyak penggunanya yang kerap menyalahi aturan berlalu lintas.
"Dari hasil evaluasi kami, ternyata polda-polda khususnya Metro Jaya bukan hanya menerbitkan RF ini untuk pejabat yang sudah ada pelat nomornya. Tetapi juga diberikan kepada umum," kata Firman dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI, Rabu (5/7/2023) lalu.
"Sementara perilaku yang menggunakan RF di jalan, tambah lampu biru, tambah sirene. Kita suruh minggir semua, Pak. Padahal bukan siapa-siapa, sehingga kami hentikan," kata dia.
