Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Kedua, adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Sri Mulyani sadar, perlu anggaran jumbo untuk pembangunan infrastruktur makanya ini merupakan tantangan juga. Tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi pemerintah berupaya lebih melibatkan sektor publik.
Ketiga, terkait institusi yang efisien, agile, dan berperforma bagus. Dalam hal ini, memerangi tindak korupsi atau kecurangan apapun menjadi hal yang paling penting. Tak hanya itu, institusi harus bisa melakukan reformasi yang menguntungkan semua pihak.
Keempat, kemampuan negara dalam melakukan transformasi ekonomi, terutama berbasis digital. Apalagi, saat ini proses digitalisasi makin pesat. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk memiliki regulasi yang simpel, kompetitif, dan terbuka.
“Ini kami terjemahkan dalam UU Cipta Kerja dan Undang-Undang Pepajakan yang baru. Kami berharap mampu mengurangi peraturan yang membebani. Kemudahan berinvestasi juga kami perbaiki, termasuk pelayanan publik,” tandasnya.
Selanjutnya: Jerman akan berikan suntikan penguat COVID-19 pada bulan September mendatang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
