Pemerintah memperpanjang stimulus ketenagalistrikan bagi masyarakat dan pelaku usaha

Minggu, 25 Juli 2021 / 09:05 WIB

Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo

Kemudian, terdapat pula stimulus pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengatakan, PLN akan menjaga keandalan pasokan listrik selama periode perpanjangan stimulus ketenagalistrikan. Caranya yakni dengan menyediakan daya listrik yang memadai dengan cadangan/spare untuk jaga-jaga, serta menyiagakan posko-posko pelayanan untuk menjamin keandalan dari sisi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

“Kita menyiapkan juga cadangan-cadangan daripada peralatan-peralatan. Jadi posko-posko ini tidak hanya disiapkan personilnya saja, tetapi juga peralatan-peralatan cadangan, peralatan pengganti, sehingga apabila ada suatu masalah kita langsung bisa menggantinya,” kata Bob dalam seisi acara yang sama.

Bob berujar, perpanjangan stimulus ketenagalistrikan tidak akan mengganggu arus kas PLN, sebab PLN hanya bertindak sebagai penyalur bantuan stimulus, sementara dana stimulusnya berasal dari pemerintah. Anggarannya disalurkan oleh pemerintah setiap bulan. “Kita ini (PLN) sifatnya adalah sebagai menyalurkan, artinya uangnya itu dari pemerintah, melalui PLN disalurkan kepada masyarakat,” terang Bob.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, kebijakan perpanjangan stimulus ketenagalistrikan merupakan kebijakan yang tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer. Dengan memperpanjang stimulus ketenagalistrikan, lanjut Mamit, pemerintah bisa mengurangi beban masyarakat dan UMKM, menjaga daya beli masyarakat, serta menggerakkan perekonomian. Di sisi lain, keuangan PLN juga tidak terganggu lantaran dananya berasal dari pemerintah.

Hanya saja, Mamit memberi catatan bahwa pemberian stimulus ketenagalistrikan harus dipastikan agar tepat sasaran, kemudian data penerimanya juga harus benar. Oleh karenanya, evaluasi data penerima menurutnya tetap perlu dilakukan secara periodik. “Jangan sampai kita terbuai dengan data yang ada tanpa ada pemutakhiran data dan lain-lain, ini perlu kita evaluasi terkait dengan manfaat daripada stimulus yang diberikan,” tutur Mamit.