Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Januari 2023 mengalami peningkatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 45,9 triliun pada periode laporan atau tumbuh 103,0% YoY. Ini setara 10,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
"Ini juga masih menunjukkan suatu momentum kenaikan walaupun komposisinya ini sangat menarik berbeda. Kalau dulu mungkin didominasi oleh PNBP SDA namun sekarang sudah mulai ditunjukkan oleh PNBP yang lainnya," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (22/2).
Dari total realisasi PNBP tersebut, terdiri dari, pertama , PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang tercatat Rp 11,6 triliun atau tumbuh 32,86% dari penerimaan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8,8 triliun. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan kurs meskipun harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta lifting minyak dan gas bumi mengalami penurunan.
Kedua , PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 14,8 triliun atau lebih tinggi dari penerimaan pada periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 3,7 triliun atau setara 22,9% dari APBN 2023. Ini didorong oleh peningkatan harga batubara acuan (HBA) dan berlakunya PP 26/2022.
Baca Juga: Kemenkeu Salurkan Dana untuk Perlindungan Sosial Rp 14,6 Triliun Selama Januari
Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 4,6 triliun atau setara 9,4% dari APBN. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya dividen interim dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau bulan Januari tahun-tahun sebelumnya itu hampir atau tidak ada setoran ini, tahun ini kami mendapatkan setoran dividen interim dari BUMN mencapai Rp 4,6 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Keempat , pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 14,4 triliun atau setara 12,7% dari APBN. Realisasi ini juga meningkat jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 10,1 triliun. Utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, serta layanan pada kementerian/lembaga (K/L).
Terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp 0,4 triliun atau setara 0,5% dari APBN. Peningkatan ini dipengaruhi pendapatan jasa pelayanan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan rumah sakit BLU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
