Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) berencana akan melanjutkan burden sharing untuk pembiayaan utang di tahun depan. Rencananya, BI bakal membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 224 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi 4% dari burden sharing atas APBN 2021 yang hanya mencapai Rp 215 triliun. Adapun pemerintah akan mengalokasikan uang dari SBN yang dibeli oleh BI untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seiring dengan dampak pandemi virus corona yang diramal masih mendistorsi perekonomian dalam negeri.
Dalam draf Rapat Kerja antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, dan Komisi XI DPR RI yang diterima Kontan.co.id, otoritas fiskal dan otoritas moneter akan tengah merancang Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk menjalankan burden sharing.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, rencana SKB III antara pemerintah dan BI pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa belanja terkait penanganan pandemi Covid-19 masih cenderung tinggi.
Baca Juga: BI kembali bantu pemerintah beli SBN di 2022, ini kata ekonom
Secara khusus pada anggaran kesehatan termasuk program vaksinasi dan program perlindungan sosial yang mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut menggambarkan bahwa ekspektasi pemulihan ekonomi tahun 2021 belum cukup optimal di tengah merebaknya varian delta Covid-19. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk mendorong alokasi anggaran yang masih cukup tinggi untuk kesehatan dan program perlindungan sosial.
Dari sisi fiskal, Josua mengatakan SKB III tersebut diperkirakan akan mendukung pemerintah dalam rangka menekan belanja pembayaran bunga utang dalam jangka pendek-menengah. Diharapkan dapat mendorong pelebaran ruang fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara dari sisi moneter, kebijakan SKB III akan mempengaruhi rencana BI untuk melakukan tapering di tahun depan. Padahal, BI sebelumnya berencana untuk melakukan tapering kebijakan QE di tahun depan. Sebab, jika perekonomian kembali pulih, dalam rangka mengantisipasi dampak dari tapering yang akan dilakukan oleh The Fed.
“Dari sisi investor, rencana SKB III berimplikasi pada kenaikan permintaan SBN, sehingga berpotensi membatasi kenaikan yield SBN di tengah potensi normalisasi kebijakan The Fed yang diawali oleh tapering pembelian obligasi pemerintah Amerika Serikat,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Senin (23/8).
Adapun dalam paparan Kemenkeu-BI yang dihimpun Kontan.co.id tersebut pada SKB III terdapat dua mekanisme burden sharing. Pertama, cluster A yakni mengatur sebanyak Rp 40 triliun nominal SBN yang beli oleh BI. Dalam hal ini BI akan menanggung seluruh biaya bunganya.
Artinya pemerintah mendapatkan untung karena tak perlu bayar imbalan kepada bank sentral. kluster A tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk penanganan kesehatan, termasuk program vaksinasi.
Baca Juga: Burden sharing pemerintah-BI berlanjut pada tahun depan hingga sebesar Rp 224 triliun
Kedua, kluster B yakni sebesar Rp 184 triliun dari SBN yang dibeli BI, pemerintah akan menanggung biaya bunga sebesar suku bunga BI tenor 3 bulan. Utang yang memiliki bunga rendah tersebut direncanakan guna penanganan kesehatan terkait Covid-19 selain yang sudah ditetapkan dalam kluster A.
Selain itu, pemerintah akan menggunakan utang tersebut untuk penanganan kemanusiaan dalam bentuk pendanaan dalam berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat atau usaha kecil yang terdampak pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
