/2023/08/21/1200514517.jpg "Pemerintah Bakal Hemat Rp 9,67 T dari WFH 1 Hari/Minggu, Siapa Paling Rugi?")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu dinilai dapat menekan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional, terutama di tengah situasi konflik global yang memicu ketidakpastian harga energi.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 9,67 triliun dalam setahun.
Berdasarkan hasil analisisnya, Ronny menyebut rata-rata konsumsi atau kebutuhan harian BBM nasional pada tahun 2025 mencapai 232.417 kilo liter (kl).
Sementara itu, pemerintah menargetkan penghematan BBM sebesar 20% dari penerapan kebijakan WFH.
Dengan asumsi tersebut, apabila WFH dilakukan satu hari dalam seminggu, maka penghematan BBM diperkirakan mencapai 46.483,4 kilo liter per hari.
Ronny menjelaskan, bila dalam setahun terdapat 52 minggu, maka kebijakan WFH sehari seminggu berpotensi menghemat BBM hingga 2.417.136,8 kilo liter per tahun.
Selanjutnya, asumsi penghematan fiskal dihitung berdasarkan selisih harga minyak pasar (US$ 100 per barel) dengan harga subsidi BBM seperti pertalite dan biosolar, yang diperkirakan sebesar Rp 4.000 per liter.
Baca Juga: OJK Masih Moratorium Izin Fintech, Cek Daftar Pinjol Legal Agar Tak Tertipu Ilegal
Dengan perhitungan tersebut, potensi penghematan anggaran pemerintah diproyeksikan mencapai Rp 9,67 triliun.
"Penghematan sebesar hampir Rp 10 triliun ini merupakan angka yang sangat krusial bagi pemerintah tahun 2026," jelas Ronny dalam analisis ISEAI yang dikutip Kontan, Kamis (26/3/2026).
Potensi Risiko: Transportasi hingga Ritel Bisa Terpukul
Meski berpotensi mengurangi beban subsidi BBM, Ronny mengingatkan kebijakan WFH sehari seminggu juga dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan ritel.
Menurutnya, sektor transportasi berisiko menjadi pihak yang paling terdampak. Operator transportasi publik seperti MRT Jakarta sangat bergantung pada jumlah penumpang harian (ridership) yang tinggi pada hari kerja.
"Jika WFH satu hari diberlakukan, maka pada hari tersebut operator transportasi akan kehilangan potensi pendapatan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban subsidi operasional dari pemerintah daerah (PSO)," terangnya.
Dampak juga dinilai akan dirasakan oleh sektor informal seperti pengemudi ojek online. Pengurangan satu hari kerja dapat berarti hilangnya sekitar 20% potensi pendapatan mingguan dari segmen pelanggan komuter.
Tonton: Bahlil: Indonesia Kini Siap Longgarkan Kuota Tambang Jika Harga Tetap Tinggi
"Meskipun ada potensi peningkatan di sektor pengiriman makanan (food delivery), margin keuntungan dari layanan ini seringkali lebih kecil bagi pengemudi dibandingkan layanan pengangkutan orang," tandas Ronny.
Dengan demikian, meskipun kebijakan WFH satu hari seminggu menjanjikan penghematan fiskal besar, pemerintah tetap perlu mengkaji dampaknya terhadap sektor ekonomi yang bergantung pada mobilitas pekerja harian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
