Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meminta pemerintah merencanakan dengan matang rekrutmen atau pendaftaran komponen cadangan (komcad). Hal ini juga perlu dibarengi dengan adanya rencana strategis (renstra) yang jelas.
“Perlu diatur pasca pendidikan pelatihan harus ada renstra Komcad ini untuk apa,” ujar wanita yang kerap disapa Nuning ketika dihubungi, Minggu (24/1).
Seperti diketahui, pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu poin yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ia menyebut, pembentukan komponen cadangan (Komcad) sesuai dengan UU ditujukan untuk memperkuat komponen utama Pertahanan Negara yakni TNI. Sebab itu, substansi PP tersebut butuh publikasi luas yang massive agar masyarakat dapat memahami dengan tepat.
Baca Juga: Jubir Kemenhan: Pendaftaran komponen cadangan mulai dibuka setelah terbit permenhan
Nuning menyebut, terdapat sejumlah pihak yang khawatir adanya Komcad ini akan muncul dinamika sosial baru yang justru akan mengganggu stabilitas keamanan. Ia menilai, kekhawatiran banyak pihak atas pembentukan Komcad lebih karena belum memahami sepenuhnya aturan yang berlaku.
“Komcad tidak akan menjadi tentara bayaran karena Komcad dibiayai sepenuhnya dengan APBN dan tunduk pada disiplin TNI. Komcad akan ditempa memiliki disiplin tinggi standar TNI untuk selalu membantu semua lapisan masyarakat,” ujar dia.
Nuning meminta pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal untuk menghindari hal yang berdampak negatif atas pembentukan Komcad. Antara lain adanya test psikologi dalam rekruitmen Komcad agar tidak merekrut pihak yang berkepribadian preman atau hal lain yang menyimpang. Lebih daripada itu, penting hindari perekrutan pihak yang pernah terlibat organisasi radikal/intoleran.
Ia mengatakan, pembentukan Komcad di banyak negara lebih ditujukan untuk mengantisipasi potensi ancaman eksternal sekaligus bagian dari upaya strategi penangkalan (deterrence strategy). Banyak negara membentuk Komcad secara permanen, seperti di Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa, yang sering disebut sebagai Garda Nasional.
“Bahkan di Iran, Irak dan negara-negara Timur Tengah, Komcad disebut Garda Republik karena juga mengemban sebagian tugas melindungi warga negaranya,” ujar dia.
Nuning mengatakan, pembentukan Komcad juga diamanatkan dalam hukum internasional sebagai pengganti Wajib Militer karena suatu negara wajib menyiapkan rakyatnya untuk melakukan bela negara. Pembentukan Komcad juga diyakini lebih murah dibandingkan program Wajib Militer.
Ia menyebut, pembentukan Komcad di Indonesia juga sudah diselenggarakan pemerintah pada masa sebelumnya dalam bentuk Pertahanan Sipil (Hansip) dan juga Keamanan Rakyat (Kamra) sejalan dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sekarang masih bertugas di lingkungan Pemda. “Pembentukan Komcad juga ditujukan untuk meredam berbagai aksi radikalisme yang mungkin terjadi,” ucap dia.
Meski begitu, Nuning mengusulkan, agar pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan komponen cadangan juga untuk membantu menanggulangi pandemi covid-19. “Saat ini patut dipertimbangkan pembentukan Komponen Cadangan di tahun 2021 untuk lebih tangguh menangani Covid-19. Komponen Cadangan dapat dikerahkan untuk membantu Pemerintah Daerah menangani korban Covid-19,” tutur Nuning.
Selanjutnya: Indonesia nomor 1 Vietnam peringkat 2, berikut kekuatan militer ASEAN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
