Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Sedikitnya 54 orang tewas dan lebih dari 1.700 lainnya ditahan sejak kudeta militer Myanmar 1 Februari, PBB mengatakan pada Kamis (4/3), dan menuntut militer "menghentikan pembunuhan" pengunjuk rasa.
Pernyataan itu muncul setelah protes paling mematikan di Myanmar, dengan sedikitnya 38 orang tewas pada Rabu (3/3) dalam aksi unjuk rasa, di mana pasukan keamanan terlihat menembaki kerumunan.
Kepala Kantor Urusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Michelle Bachelet mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk "menghentikan tindakan keras mereka terhadap pengunjuk rasa damai".
"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa," tegasnya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Channel News Asia.
"Benar-benar menjijikkan, pasukan keamanan menembakkan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri," kata dia.
Baca Juga: Myanmar semakin memanas, aktivis pro-demokrasi akan melakukan lebih banyak protes
Serangan terhadap petugas medis darurat
Bachelet juga terkejut dengan serangan terhadap petugas medis darurat dan ambulans yang berusaha memberikan perawatan kepada pengunjuk rasa yang terluka.
Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan, setidaknya 54 orang dibunuh oleh polisi dan tentara Myanmar sejak 1 Februari.
"Korban tewas sebenarnya, bagaimanapun, bisa jauh lebih tinggi karena ini adalah angka yang dapat diverifikasi oleh kamis," ungkap Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB.
Dan, pembunuhan terhadap pendemo telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.
Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB telah memverifikasi, 30 dari 38 kematian yang dilaporkan oleh entitas PBB lainnya pada Rabu menyebutkan, pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar terjadi di Yangon, Mandalay, Sagaing, Magway, dan Mon.
"Sulit untuk mendokumentasikan korban luka, tetapi setidaknya, ratusan orang terluka selama protes," sebut Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB.
Selanjutnya: Mengerikan! Hampir 40 orang tewas dalam aksi protes Myanmar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
