Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Berdasarkan laporan rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didapat Reuters pada hari Senin (6/2/2023) lalu menunjukkan, Korea Utara mencuri lebih banyak aset mata uang kripto pada tahun 2022 dibandingkan tahun lainnya. Tidak hanya itu, Korea Utara menargetkan jaringan perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan asing.
“(Korea Utara) menggunakan teknik dunia maya yang semakin canggih untuk mendapatkan akses ke jaringan digital yang terlibat dalam keuangan dunia maya, dan untuk mencuri informasi yang bernilai potensial, termasuk untuk program senjatanya,” jelas pengawas sanksi independen melaporkan kepada komite Dewan Keamanan PBB.
Pemantau sebelumnya menuduh Korea Utara menggunakan serangan dunia maya untuk membantu mendanai program nuklir dan misilnya.
"Nilai aset cryptocurrency yang lebih tinggi dicuri oleh aktor DPRK pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya," demikian bunyi laporan yang diserahkan kepada komite sanksi Korea Utara yang beranggotakan 15 orang.
Korea Utara sebelumnya membantah tuduhan peretasan atau serangan siber lainnya.
Tim pemantau sanksi mengatakan, Korea Selatan memperkirakan bahwa peretas yang terkait dengan Korea Utara mencuri aset virtual senilai US$ 630 juta pada tahun 2022. Sementara, sebuah perusahaan keamanan siber menilai bahwa kejahatan siber Korea Utara menghasilkan mata uang siber senilai lebih dari US$ 1 miliar.
"Variasi nilai mata uang kripto dalam USD dalam beberapa bulan terakhir kemungkinan telah memengaruhi perkiraan ini, tetapi keduanya menunjukkan bahwa tahun 2022 adalah tahun pemecahan rekor untuk pencurian aset virtual DPRK (Korea Utara)," kata laporan PBB tersebut.
Baca Juga: Temani Sang Ayah ke Barak Tentara, Putri Kim Jong Un Kembali Muncul
Sebuah perusahaan analitik blockchain yang berbasis di AS minggu lalu juga memberikan kesimpulan yang sama.
Laporan PBB mencatat: "Teknik yang digunakan oleh pelaku ancaman dunia maya menjadi lebih canggih, sehingga membuat pelacakan dana yang dicuri menjadi lebih sulit."
Laporan tersebut akan dirilis ke publik akhir bulan ini atau awal bulan depan, kata para diplomat.
Aksi pemerasan
Tim pemantau mengatakan, sebagian besar serangan dunia maya dilakukan oleh kelompok yang dikendalikan oleh biro intelijen utama Korea Utara, yakni Biro Umum Pengintaian.
Dikatakan, kelompok-kelompok itu termasuk tim peretasan yang dilacak oleh industri keamanan siber dengan nama Kimsuky, Lazarus Group, dan Andariel.
“Para pelaku ini secara ilegal terus menargetkan korban untuk menghasilkan pendapatan dan informasi berharga untuk diberikan kepada DPRK termasuk program senjatanya,” kata laporan PBB itu.
Pemantau sanksi mengatakan kelompok tersebut menyebarkan malware melalui berbagai metode termasuk phishing. Salah satu kampanye tersebut menargetkan karyawan dalam organisasi di berbagai negara.
Baca Juga: Korea Utara Perkuat Kesiapan Perang, Ada Apa?
"Kontak awal dengan individu dilakukan melalui LinkedIn, dan begitu tingkat kepercayaan dengan target ditetapkan, muatan berbahaya dikirimkan melalui komunikasi berkelanjutan melalui WhatsApp," kata laporan PBB tersebut.
Dikatakan juga bahwa, menurut sebuah perusahaan keamanan siber, sebuah kelompok terkait Korea Utara yang dikenal sebagai HOlyGhOst telah "memeras uang tebusan dari perusahaan kecil dan menengah di beberapa negara dengan mendistribusikan ransomware dalam kampanye yang tersebar luas dan bermotivasi finansial."
Pada tahun 2019, pemantau sanksi PBB melaporkan bahwa Korea Utara telah menghasilkan dana sekitar US$ 2 miliar selama beberapa tahun dengan menggunakan serangan siber yang meluas dan semakin canggih. Dana tersebut ditujukan untuk program senjata pemusnah massal.
Dalam laporan tahunan terbaru mereka, pemantau juga mengatakan Pyongyang terus memproduksi bahan fisil nuklir di fasilitasnya dan meluncurkan setidaknya 73 rudal balistik, termasuk delapan rudal balistik antarbenua tahun lalu.
Amerika Serikat telah lama memperingatkan bahwa Korea Utara siap melakukan uji coba nuklir ketujuh.
Baca Juga: Gedung Putih: AS Tidak Berniat Bermusuhan dengan Korea Utara
Korea Utara telah lama dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB. Sejak tahun 2006, Pyongyang telah mendapatkan sanksi PBB untuk menargetkan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.
Tetapi, menurut para pemantau, Korea Utara terus mengimpor minyak sulingan dan ekspor batu bara secara ilegal serta menghindari sanksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
