Menyongsong pemulihan bisnis, rights issue dan digitalisasi menjadi strategi PANR

Selasa, 27 Juli 2021 / 09:35 WIB

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

Oleh sebab itu, di tengah kondisi ketidakpastian yang masih tinggi, Angreta menyampaikan bahwa PANR belum bisa memproyeksikan pendapatan hingga tutup tahun 2021. Kinerja tahun ini masih akan bergantung pada pengendalian kasus covid-19 serta kebijakan pemerintah terhadap mobilitas masyarakat.

Meski demikian, Angreta optimistis dengan kasus covid-19 yang melandai, program vaksinasi akan menjadi game changer. Di sejumlah negara dengan program vaksinasi yang sudah optimal seperti China, Amerika Serikat dan kawasan Eropa, perjalanan wisata sudah mulai ramai meski masih dilakukan secara domestik.

Angreta bilang, kondisi tersebut menunjukkan animo masyarakat yang besar untuk melakukan wisata. Apalagi ketika sudah jenuh terkungkung pandemi. "Artinya market itu tidak hilang, omzet kami mungkin hilang, karena saat ini masih ada keterbatasan mobilitas. Tapi hasrat untuk berwisata tetap tinggi, hanya menunggu waktu yang tepat," terangnya.

Angreta meyakini program vaksinasi yang semakin masif akan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity). Hal ini akan memperkuat tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali berwisata, baik secara domestik maupun ke dalam atau luar negeri.

"Tinggal tunggu waktu, ketika sebagian besar penduduk Indonesia sudah divaksin, border dibuka kembali, kami yakin turis mancanegara akan ramai masuk ke Indonesia. Animo orang Indonesia bepergian ke luar negeri pun tinggi," sebut Angreta.

Oleh sebab itu, PANR mengambil ancang-ancang bersiap menyongsong pemulihan bisnis pariwisata, yang diharapkan bisa mulai berjalan di sisa tahun ini. Rights issue dan digitalisasi bisnis diharapkan bisa mendorong pemulihan bisnis PANR untuk melaju lebih kencang.

"Selama satu setengah tahun bisnis tergerus, sehingga butuh modal kerja. Karena kami harus masuk ke persiapan pemulihan, tentunya membutuhkan dana untuk mempercepat pemulihan itu," pungkas Angreta.

Adapun, untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, PANR akan meminta persetujuan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 27 Agustus 2021. Pelaksanaan rights issue ini dilakukan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB.