Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang kerap gagal saat mendaftar Kartu Prakerja, jangan patah semangat. Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja akan segera membuka pendaftaran untuk gelombang baru program Kartu Prakerja. Rencananya, gelombang baru Kartu Prakerja akan dibuka di kisaran bulan Juli dan Agustus ini.
Head of Communications PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, saat ini, pihak PMO sedang berkoordinasi dengan Komite Cipta Kerja untuk membahas keberlanjutan program tersebut.
Louisa menjelaskan, koordinasi tersebut diperlukan untuk menentukan jadwal dan mekanisme pendaftaran.
"Saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan Komite Cipta Kerja untuk menentukan jadwal dan mekanismenya. Segera kami sampaikan bila sudah ada keputusan," jelas Louisa beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Segera daftar! Program Kartu Prakerja berlanjut hingga akhir tahun 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja di masa PPKM darurat. Anggaran tersebut digunakan untuk disalurkan kepada 2,8 juta peserta baru.
"Program Kartu Prakerja untuk 2,8 juta peserta juga bisa dieksekusi di Juli-Agustus," ujar Sri Mulyani.
Cara dan Syarat Daftar Kartu Prakerja
Untuk diketahui, melalui program Kartu Prakerja, masyarakat akan mendapatkan uang bantuan senilai Rp 3,55 juta. Uang tersebut terdiri atas insentif pelatihan senilai Rp 1 juta, uang tunai sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan sebesar Rp 600.000 dalam empat bulan sebagai insentif pasca pelatihan, serta insentif survei Rp 150.000 untuk tiga kali survei.
Untuk bisa mendaftar Kartu Prakerja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat daftar kartu prakerja yakni:
Baca Juga: Pemerintah perpanjang bansos, target disalurkan pekan ini
- Warga negara Indonesia (WNI)
- Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal
- Merupakan pencari kerja, korban PHK, atau wirausaha
- Bukan merupakan anggota TNI/Polri, ASN, anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta pejabat BUMN/BUMD.
