Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Yapi, pada Desember lalu, sebanyak 29 organisasi pengawas senjata dan hak asasi manusia telah menandatangani surat yang menentang penjualan jet tempur dan drone senilai US$ 23 miliar ke UEA. Kelompok ini juga meminta Kongres AS untuk memblokir kesepakatan tersebut.
"Harapannya adalah menghentikan penjualan ini sama sekali,” kata Seth Binder, petugas advokasi di Proyek Demokrasi Timur Tengah, yang mempelopori upaya tersebut seperti dilansir Reuters, Selasa (1/12).
"Tetapi jika itu tidak mungkin dalam jangka pendek, ini mengirimkan sinyal penting kepada pemerintahan Biden yang akan datang bahwa ada berbagai kelompok organisasi yang menentang pengiriman senjata ini," tambahnya.
Surat dari kelompok hak asasi yang dikirim ke anggota parlemen dan Departemen Luar Negeri itu menyebutkan, penjualan senjata yang direncanakan akan terus merugikan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan karena konflik di Yaman dan Libya.
Penandatangan termasuk organisasi hak asasi manusia dari wilayah tersebut, yakni Institut Kairo untuk Studi Hak Asasi Manusia dan Mwatana untuk Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya: Sebelum Trump lengser, Israel berharap bisa membeli jet tempur siluman F-35 dari AS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
