Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan investasi Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 hingga 2024 sebesar Rp 2.058 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, bahwa APBN baru bisa memenuhi 30% dari total kebutuhan investasi hingga 2024 tersebut.
Maka Basuki menyebut, kekurangan dari kebutuhan investasi tersebut akan dipenuhi dari program kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Adapun total kebutuhan investasi hingga 2024 tersebut diantaranya ialah, proyek sumber daya air Rp 577 triliun, jalan dan jembatan Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun dan perumahan Rp 780 triliun.
Tahun depan, terdapat 25 proyek KPBU yang ditawarkan Kementerian PUPR senilai Rp 278,35 triliun. Di proyek permukiman Basuki menjelaskan sudah ada beberapa proyek yang ditawarkan atau yang sudah ditenderkan.
Baca Juga: Ini 5 program prioritas Kementerian PUPR di tahun depan
"Di permukiman sudah ada ditawarkan atau ditenderkan yaitu SPAM atau sistem penyediaan air minum di Ir H Djuanda dari Bendungan Jatiluhur untuk menservis penduduk Jakarta terutama Jakarta bagian utara dan juga SPAM Karian sampai ke Tangerang Selatan atau sampai Jakarta Selatan bagian barat," ungkap Basuki sat diskusi daring pada Senin (14/12).
Proyek KPBU SPAM Ir H Djuanda yang ditawarkan pada kuartal pertama memiliki estimasi biaya investasi sekitar Rp 5,9 triliun. Kemudian di proyek perumahan KPBU tahun 2021 yang ditawarkan ialah Rusun Cisaranten pada kuartal dua dengan estimasi biaya investasi Rp 1,1 triliun.
Di proyek sumber daya air ada dua yang ditawarkan di tahun depan yaitu proyek Bendungan Merangin Jambi pada kuartal tiga dan Bendungan Matenggeng kuartal empat. Estimasi biaya investasi untuk Bendungan Merangin ialah Rp 6,08 triliun dan estimasi biaya investasi untuk Bendungan Matenggeng sekitar Rp 3 triliun.
"Yang di Jambi kita sudah tawarkan sebagai kerjasama pemerintah dan badan usaha karena ini bisa menghasilkan 100 megawatt. Biasanya KPBU untuk bendungan itu karena yang bisa digadaikan revenue itu hanya air baku dan listrik sedangkan irigasi dan pengendalian banjir itu itu adalah free merupakan layanan masyarakat yang bisa ditarik revenue-nya adalah air minum dan listrik," kata Basuki.
Baca Juga: Pemerintah kucurkan Rp 3,5 triliun untuk bangun destinasi super prioritas di 2021
Jalan dan jembatan terdiri dari dua jenis jalan tol dan jalan non tol. Basuki menyebut pada kuartal pertama terdapat 8 proyek jalan tol yang ditawarkan sebagai KPBU dan satu proyek jembatan. Adapun proyek jalan tol yang ditawarkan ialah Mamminasata, Kamal-Teluknaga-Rajeg, Semanan-Balaraja, Bogor-Serpong via Parung, Sentul Selatan-Karawang Barat, Semarang harbour (Semarang-Kendal), Gilimanuk-Mengwi dan akses pelabuhan Patimban.
Kemudian proyek jembatan yang ditawarkan ialah jembatan Batam-Bintan. Estimasi biaya investasi jalan dan jembatan di kuatal pertama 2021 yang ditawarkan sebagai KPBU ialah Rp 117,3 triliun.
"Akses pelabuhan Patimban sepanjang 30 km yang menghubungkan tol Cipali sampai ke jalan nasional sebelum masuk ke akses jalan pelabuhan Patimban, yang difokuskan nanti Menteri Perhubungan akan soft launching minggu-minggu ini. Sekarang lagi menggunakan jalan nasional kita sekira untuk memperlancar perlu jalan akses tol dari Cipali ke jalan nasional kemudian masuk ke Pelabuhan Patimban," jelasnya.
Baca Juga: Dian Swastatika Sentosa (DSSA) mendapat pinjaman US$ 28 juta dari SMI
Kemudian kuartal ketiga proyek KPBU jalan dan jembatan yang rencananya ditawarkan ialah jalan tol layang dalam kota ruas Cikunir-Karawaci dan JORR Cikunir-Ulujami serta jembatan OM Suramadu dengan estimasi biaya investasi sekitar Rp 48,37 triliun.
Pada kuartal keempat tahun depan proyek KPBU yang ditawarkan untuk infrastruktur jalan dan jembatan ialah, jalan tol Cilacap-Yogyakarta, Demak-Tuban, Jember-Lumajang, Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jember-Situbondo, Tulungagung-Kepanjen dan Samarinda-Bontang. Dua jembatan proyek KPBU yang ditawarkan yaitu jembatan Tanah Bumbu-Pulau Laut serta jembatan Muna-Buton. Proyek jalan jembatan yang ditawarkan ini memiliki estimasi biaya investasi sekitar Rp 96,6 triliun.
Selanjutnya: Anggaran sudah disiapkan, pemerintah kebut pembentukan Sovereign Wealth Fund
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
