Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, keberlanjutan konstruksi tol trans sumatera terkendala karena kekurangan penyertaan modal negara (PMN).
Hedy bilang, pihaknya tengah mengevaluasi dan ternyata terdapat defisit PMN yang belum dipenuhi sebesar Rp 60 triliun kepada Hutama Karya (HK) selaku kontraktor tol trans sumatera. Ia khawatir, jika defisit PMN tersebut tidak segera dipenuhi, maka akan berdampak pada mandeknya konstruksi tol trans sumatera.
Hedy mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan kementerian keuangan agar defisit PMN bisa segera dicairkan ke HK. Opsi lainnya berupa pemberian dukungan konstruksi melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Namun, kemungkinan pemberian dukungan konstruksi dari Ditjen Bina Marga kepada HK dapat terjadi dengan adanya revisi poin Kepres tentang penugasan tol trans sumatera kepada HK. Sebab, dalam Keppres penugasan tersebut, tidak tercantum pemberian dukungan konstruksi.
Baca Juga: PUPR : Hingga Januari 2021, 2.342 kilometer jalan tol telah beroperasi
“Ini hanya untuk yang sedang berjalan, ini yang tidak berjalan PMN nya kelihatannya HK sudah kerepotan sehingga muncul dukungan ide dukungan konstruksi yang tidak ada dalam Keppres sebenarnya. Jadi kalau ini masuk, terpaksa kita harus ubah Keppres terkait trans sumatera karena tiba – tiba kita butuh dukungan dari Ditjen Bina Marga sebesar Rp 148 triliun hanya untuk trans sumatera,” jelas Hedy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (27/1).
Lebih lanjut, Hedy mengatakan, terdapat 3 permasalahan terkait pembangunan jalan tol saat ini. Permasalahan tersebut antara lain defisit penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun kepada HK untuk pengerjaan tol trans sumatera. Kedua, pengadaan tanah.
Diperkirakan butuh dana sekitar Rp 52 triliun hingga tahun 2024 untuk pengadaan tanah. Namun anggaran pengadaan yang ada tahun ini sebesar Rp 5,93 triliun. Ketiga, dukungan konstruksi yang mencapai sekitar Rp 171,8 triliun hingga 2024. “Ini kami sedang mencari cara bagaimana kita bisa memobilisasi agar dua ini, bagaimana mencari uang nya dan bagaimana melaksanakannya dalam waktu 3 tahun ini,” kata Hedy.
Selanjutnya: BPJT masih belum membeberkan pemenang tender proyek nirsentuh MLFF
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
