Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan larangan ekspor bijih bauksit akan mulai berlaku pada 10 Juni 2023.
Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengungkapkan, pemerintah belum akan mengubah rencana soal larangan ekspor bijih bauksit tersebut.
"Ya tetap on (dilaksanakan) lah. Kalau kebijakan itu kan sudah lama. Kalau sama Presiden memang harus tanggal 10 (Juni)," kata Wafid ditemui selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (8/6).
Wafid mengungkapkan, pihaknya tetap akan melaksanakan kebijakan larangan ekspor sesuai instruksi Presiden.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Pembahasan Pembatasan Smelter Kadar Rendah
Ketika ditanyai terkait keluhan pelaku usaha dalam negeri yang menyebut serapan bijih bauksit dalam negeri masih cukup rendah, Wafid menegaskan kebijakan belum akan berubah.
Nantinya, seiring dengan pemberlakuan larangan ekspor bijih bauksit, proses evaluasi pun akan tetap dilakukan.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan dari 12 fasilitas pemurnian bauksit, sudah ada 4 smelter yang beroperasi dan 8 smelter dalam tahapan pembangunan.
“Namun berdasarkan peninjauan di lapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen tersebut di mana pada 7 lokasi smelter dari 8 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Padahal dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai dengan 66%,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5).
Berdasarkan perhitungan saat ini, potensi pengurangan ekspor bijih bauksit 2023 sampai dengan 8,09 juta ton atau setara dengan US$ 288,52 juta atau setara Rp 4,26 triliun (Kurs Rp 14.800 per dolar AS).
Adapun di 2024, potensi pengurangan ekspor bijih bauksit akan semakin besar karena bauksit yang tidak terserap dalam negeri sebesar 13,86 juta ton atau setara nilai ekspor US$ 494,6 juta.
Baca Juga: Ekspor Bijih Bauksit Dilarang, Begini Dampak dan Peluangnya Bagi Pengusaha
Sedangkan penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit sebesar US$ 49,6 juta. Tenaga kerja sebanyak 1.019 orang untuk kegiatan produksi maupun penjualan berpotensi tidak dapat bekerja.
Memang saat pelarangan ekspor diberlakukan akan terjadi pengurangan pendapatan negara dan kehilangan kesempatan kerja di pertambangan.
Namun dari fasilitas pemurnian yang telah beroperasi terdapat nilai tambah bijih bauksit sebesar US$ 1,9 miliar sehingga pemerintah masih mendapatkan manfaat bersih sebesar US$ 1,5 miliar dan lapangan pekerjaan untuk 7.627 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
