Kata Yusril Ihza Soal Putusan PN Jakarta Pusat yang Perintahkan Tunda Pemilu

Jumat, 03 Maret 2023 / 05:53 WIB

ILUSTRASI. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai keputusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan pemilu keliru.

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat keputusan mengejutkan dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini. Sejatinya gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

"Dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (2/3).

Dalam gugatan perdata biasa seperti itu, menurut Yusril, sengketa yang terjadi adalah antara penggugat (Partai Prima) dan rergugat (KPU) dan tidak menyangkut pihak lain, selain daripada tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja, sekiranya ada.

Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau "erga omnes".

"Beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau peraturan lainnya oleh MA. Sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes)," ulas Yusril.

Ia menambahkan, dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai Penggugat dan KPU sebagai Tergugat. Tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus "mengganggu" partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu.

"Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tdk bewenang mengadili perkara tersebut," ujar Yusril.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News