Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Terlebih, tambahan kasus harian positif Covid-19 meningkat. Melansir data Satgas Covid-19, hingga Senin (12/7), ada tambahan 40.427 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia.
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim mengatakan, perlu adanya percepatan vaksinasi Covid-19 di tengah kondisi pandemi dan ekonomi saat ini. Menurutnya, percepatan yang dilakukan saat ini perlu melibatkan semua pihak.
"Yang terpenting percepat vaksin. Tidak penting dari mana asalnya (apakah dari program vaksinasi pemerintah atau vaksinasi gotong royong perusahaan)," ujar Silmy kepada Kontan.co.id, Senin (12/7).
Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, XL Axiata mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk mempercepat herd immunity di masyarakat. Termasuk bagi karyawan XL Axiata dan keluarganya. Sebab, kesehatan dan keselamatan karyawan adalah yang paling utama bagi perusahaan.
Baca Juga: Untuk berjaga-jaga, Luhut Panjaitan sebut pemerintah impor 40.000 ton oksigen
Ia mengatakan, saat ini sudah lebih dari 80% karyawan XL Axiata dan keluarganya sudah divaksin.
"Dukungan ini kami wujudkan dalam berbagai upaya, mulai dari melalui memfasilitasi karyawan untuk mendapatkan program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah ataupun melalui penyelenggaraan program vaksin gotong royong," jelas Dian kepada Kontan.co.id.
Dian mengatakan, ke depannya semua upaya untuk mendapatkan vaksin akan tetap pihaknya tindaklanjuti. Termasuk untuk memfasilitasi karyawan dan keluarga karyawan yang belum divaksin agar bisa mendapatkan vaksin dalam waktu secepatnya.
"Dukungan lain yang kami berikan ke pemerintah termasuk juga dengan membuka Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit sejak tanggal 22 Maret," ucap Dian.
Presiden Direktur Bank BCA, Jahja Setiaatmadja mengatakan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong dan pelaksanaan vaksinasi pemerintah yang dilakukan bersamaan bisa menjadi opsi untuk mempercepat pencapaian herd immunity.
Baca Juga: Perlunya asupan nutrisi tambahan selama pandemi
Ia mencontohkan, Bank BCA telah berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong perusahaan yakni sekitar 12.500 karyawan dan keluarga karyawan yang telah divaksinasi.
"Kita sudah ambil vaksinasi gotong royong sekitar 12.500 orang, sisanya sudah ada program pemerintah, dalam bulan Juli kita kejar untuk bisa semua karyawan dan keluarga divaksin semua," ujar Jahja kepada Kontan.co.id.
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang mengatakan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong sebaiknya tetap dilanjutkan dengan koordinasi di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu secara bebas, berpotensi menimbulkan banyak masalah, mekanisme kontrolnya akan kacau dan berpeluang membuka pintu korupsi.
"Kalau vaksinasi gotong royong dilarikan ke rakyat bebas, saya rasa akan banyak masalah dan membuka pintu korupsi. Belum waktunya gotong royong dibuka untuk rakyat, mekanisme kontrolnya akan kacau," ucap Franciscus kepada Kontan.co.id.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pemberian vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 adalah tugas negara.
Baca Juga: Sedih! Skenario buruk lonjakan 40.000 kasus corona di Indonesia akhirnya terjadi
Ia mengatakan, di tengah ancaman ledakan PHK, pengurangan upah buruh, dan resesi ekonomi, rasanya tidak mungkin memberikan tambahan beban biaya kepada perusahaan untuk menyelenggarakan vaksinisasi gotong royong.
Biaya vaksin gotong royong akan memberatkan perusahaan dan pada gilirannya nanti justru akan menekan kesejahteraan buruh. Apalagi jika setiap warga negara membayar vaksin secara pribadi.
"Pertanyaannya adalah, apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang (setidak-tidaknya 130-an juta buruh) untuk mengikuti vaksin gotong royong? Kalau harga vaksin gotong royong 800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan mencapai Rp 104 triliun. Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai kemampuan bayar secara mandiri," tegas Said.
Sebagai informasi, melansir data Satgas Covid-19, hingga Senin (12/7), 36.368.191 orang telah mendapat vaksinasi ke-1. Sementara itu, sebanyak 15.036.468 orang telah mendapat vaksinasi ke-2. Adapun, target vaksinasi nasional adalah 181.554.465 orang.
Selanjutnya: UPDATE Vaksinasi Covid-19, Senin (12/7): Tambahan vaksinasi hanya 126.292 dosis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
