kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.318.000 -0,68%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jangan hanya ditunda, vaksinasi Covid-19 berbayar harus dibatalkan


Selasa, 13 Juli 2021 / 04:30 WIB
Jangan hanya ditunda, vaksinasi Covid-19 berbayar harus dibatalkan

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar resmi ditunda. Hal tersebut disampaikan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Program vaksinasi Covid-19 berbayar ditunda untuk sosialiasi ke masyarakat serta masih banyaknya pertanyaan atas vaksinasi gotong royong mandiri ini.

Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong mandiri berbayar tersebut.

Ini artinya, pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Terlebih, rencana kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik.

"Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," jelas Saleh dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Senin (12/7).

Baca Juga: Vaksinasi berbayar, KSPI: Ini yang disebut komersialisasi

Namun, Saleh mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individu berbayar tersebut. Ia menilai, tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi yakni gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.

"Saya yakin, masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," tegasnya.

Namun, Saleh menekankan, pelaksanaan vaksin gotong royong untuk para pekerja tetap disetujui. Hal tersebut, lantaran vaksin gotong royong perusahaan tersebut biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.

"Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," imbuhnya.

Saleh meminta pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan Presiden Jokowi, hingga akhir 2021 ini diharapkan sebanyak 70% jumlah penduduk telah divaksinasi.

"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," ujar Saleh.

Selanjutnya: Genjot vaksinasi Covid-19, pemerintah targetkan 2 juta dosis per hari pada Agustus

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×