kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.405.000   -9.000   -0,64%
  • USD/IDR 15.370
  • IDX 7.722   40,80   0,53%
  • KOMPAS100 1.176   5,28   0,45%
  • LQ45 950   6,41   0,68%
  • ISSI 225   0,01   0,00%
  • IDX30 481   2,75   0,57%
  • IDXHIDIV20 584   2,72   0,47%
  • IDX80 133   0,62   0,47%
  • IDXV30 138   -1,18   -0,84%
  • IDXQ30 161   0,48   0,30%

Ini Upaya Kemenkeu untuk Mendorong Realisasi Belanja Negara


Sabtu, 05 Agustus 2023 / 06:00 WIB
Ini Upaya Kemenkeu untuk Mendorong Realisasi Belanja Negara

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, masih ada 60% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang belum dibelanjakan. Hingga semester I 2023, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.255,7 triliun, atau 41,0% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menyampaikan, agar realisasi belanja negara tahun ini dapat terserap sesuai dengan target yang sudah ditentukan, pemerintah akan mempercepat belanja melalui berbagai program bantuan masyarakat.

“Serta penyelesaian program atau proyek prioritas di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” kata Isa kepada Kontan.co.id, Jumat (4/8).

Adapun pemerintah menargetkan outlook belanja tahun ini melebihi target, yakni mencapai Rp 3.123,7 triliun, meningkat 0,9% dari target belanja negara dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Baca Juga: Konsumsi Ngegas, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diramal Terungkit

Adapun belanja tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 417,2 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Selain itu, juga terdapat belanja Non K/L sebesar Rp 474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 364,1 triliun, atau mencapai 44,7% dari target APBN.

Tambahan pos belanja negara ini akan berasal dari anggaran Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 56 triliun, yang akan dibayarkan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah (Kurang Bayar DBH, Subsidi Pupuk & Kompensasi Energi).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pihaknya akan terus mendukung berbagai aktivitas dalam rangka untuk menggunakan APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memperkuat produk-produk di dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mudah Menagih Hutang Penyusunan Perjanjian & Pengikatan Jaminan Kredit serta Implikasi Positifnya terhadap Penanganan Kredit / Piutang Macet

×