Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah negara diperkirakan akan sulit lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil karena dukungan pendanaan pembangkit berbahan bakar gas, saluran pipa, dan pabrik regasifikasi gas alam masih dipertahankan.
Bank Dunia dan Korporasi Keuangan Internasional masih mempertahankan dukungannya terhadap infrastruktur gas fosil dan gas alam cair di Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan.
Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab atas model energi berbasis gas yang tidak berkelanjutan dan mudah menguap di negara-negara ini.
Terdapat sebesar US$379 miliar infrastruktur gas baru yang direncanakan di Asia yang terancam menjadi aset terdampar. Namun, negara-negara di di dunia mulai beralih dari bahan bakar fosil untuk memenuhi target Perjanjian Paris.
Investasi gas yang terencana di Asia terdiri dari US$ 189 miliar pembangkit listrik berbahan bakar gas, US$54 miliar saluran pipa gas, dan US$136 miliar terminal ekspor-impor gas alam cair.
Baca Juga: Imbas Kenaikan Harga Komoditas, Subsidi LPG 3 Kg Diperkirakan Mencapai Rp 127 Triliun
Apabila direalisasikan dan dioperasikan dalam kapasitas penuh maka seluruh infrastruktur tersebut akan memberikan dampak besar hingga 1,5°C pemanasan global.
Studi kasus yang dirilis oleh kelompok sipil di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh ini menunjukkan bagaimana Lembaga Bank Dunia justru mendorong ketergantungan negara terhadap gas fosil daripada menyediakan dukungan untuk proses transisi kepada energi yang berkelanjutan dan terbarukan.
“Perencanaan infrastruktur gas yang baru melingkupi pembangkit listrik tenaga gas, saluran pipa, pelabuhan, terminal impor gas alam cair, dan pabrik regasifikasi. Hal ini akan menghambat upaya nyata transisi ke energi bersih dan terbarukan oleh Indonesia," kata Andri Prasetiyo Manager Riset dan Program Trend Asia di Indonesia dalam keterangannya, Rabu (11/5).
Selain berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan, lanjutnya, emisi metana dari proyek tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca Indonesia di tengah krisis iklim dunia.
Bank Dunia dan Korporasi Keuangan Internasional juga telah mendukung energi gas dan gas alam cair di Pakistan yang mengakibatkan ketergantungan Pakistan terhadap gas fosil yang mahal pada tahun 2022.
Menurutnya Zain Moulvi, anggota Alternative Law Collective Pakistan, Bank Dunia harus mengakui bahwa kebijakan mereka untuk mendukung infrastruktur gas fosil dan gas alam cair adalah sebuah kesalahan yang sangat merugikan.
Hal itu juga berkontribusi besar pada ketergantungan Pakistan terhadap impor gas alam cair di masa kini dan juga harga tunai yang sangat mahal oleh pihak penyedia.
Baca Juga: Uni Eropa Rancang Investasi Senilai US$ 205 Miliar untuk Energi Terbarukan
Di Bangladesh, lanjutnya, Bank Dunia harus membuat penghapusan referensi apapun terkait eksplorasi sumber daya gas lokal dan impor gas alam cair sebagai prioritas dalam Kerangka Kerja Sama Negara Bangladesh Tahun 2022-2026.
Bank Dunia harus segera melakukan reorientasi terhadap prioritas dan pendanaannya untuk mengakselerasi transisi energi bersih berdasarkan prinsip pencemar membayar.
Lembaga Bank Dunia harus menggunakan sumber dayanya yang terbatas untuk mendukung pemerintah negara dalam upaya akselerasi transisi dari gas fosil dan gas alam cair impor dengan memfokuskan arah kebijakannya dan memastikan ketahanan energi secara jangka panjang.
Ini akan mencakup penekanan pada energi terbarukan dan penyimpanannya, termasuk fleksibilitas dan peningkatan jaringan di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
