Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Sementara itu,sepuluh anggaran belanja K/L terbanyak dalam APBN 2021 secara berurutan yakni untuk Kementerian PUPRRp 149,8 triliun, Kemenhan Rp 137,3 triliun, Polri Rp 112,1 triliun, Kemensos Rp 92,8 triliun, Kemenkes Rp 84,3 triliun, Kemendikbud Rp 81,5 triliun, Kemenag Rp 67 triliun. Kemenhub Rp 45,7 triliun, Kemenkeu Rp 43,3 triliun, dan Kementan Rp 21,8 triliun.
Kendati demikian, Menkeu menegaskan asas kehati-hatian dalam realokasi anggaran belanja K/L akan dijunjung tinggi. Sebab pertumbuhan ekonomi 2021 masih akan ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karena itu, selakipun merelokasi belanja, Sri Mulyani akan detil melihat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L di 2021.
“Kami harus sangat berhati-hati dan indentifikasi yang cukup cermat. Namun di sisi lain K/L dan daerah tetap menggunakan APBN dan APBD melakukan belanja untuk mendorong ekonomi di tahun depan,” ujar Menkeu.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ada dana Rp 54,4 triliun yang siap digunakan untuk vaksin corona gratis
Adapun catatan Sri Mulyani, dana sebesar Rp 54,4 triliun siap digunakan untuk vanksi gratis. Ia memerinci Rp 54 triliun tersebut berasal dari anggaran stimulus kesehatan program pemulihan ekonomi (PEN) ada dana sebesar Rp 36,4 triliun untuk vaksinasi yang tidak bisa dieksekusi di tahun ini. Lalu, Rp 18 triliun berasal dari pos anggaran pengadaan vaksin dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Kendati demikian, anggaran tersebut belum tentu bisa mencukupi total pembiayaan vaksin untuk 182 juta masyarakat Indonesia. Namun, Menkeu mengatakan pihaknya siap melakukan realokasi anggaran K/L di tahun depan.
“Ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan, kita masih memiliki space bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus memprioritaskan vaksin,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya: Sudah pernah terinfeksi corona, perlukah disuntik vaksin Covid-19?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
