Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
Istana Negara Malaysia mengatakan, Raja kecewa karena persetujuan sebelumnya terhadap usulan untuk mengajukan dan memperdebatkan tata cara pembatalan peraturan darurat di parlemen yang tidak dilaksanakan.
Raja berpandangan, pencabutan yang tergesa-gesa dan pernyataan "kontradiksi dan menyesatkan" di parlemen tidak menghormati supremasi hukum dalam Rukun Negara (ideologi Malaysia). Juga, mengurangi fungsi dan kekuasaan Raja sebagai kepala negara, menurut pernyataan Istana Negara Malaysia .
Meski begitu, Raja menyadari, dia harus bertindak berdasarkan saran Kabinet. Tapi, sebagai kepala negara, Raja memiliki tanggungjawab untuk memberikan nasihat terhadap tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pihak manapun, terutama mereka yang melaksanakan fungsi dan kekuasaan Raja.
"Yang Mulia menekankan, pernyataan menteri di parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah menyesatkan anggota parlemen," tegas Istana Negara Malaysia dalam pernyataannya.
Selanjutnya: Meski lockdown, kasus harian COVID-19 di Malaysia tembus 15.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
