kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ini alasan pemerintah kerek anggaran PEN tahun ini jadi Rp 553,09 triliun


Selasa, 26 Januari 2021 / 20:05 WIB
Ini alasan pemerintah kerek anggaran PEN tahun ini jadi Rp 553,09 triliun

Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) di tahun 2021. Nominalnya pun hampir sama dengan nominal pada tahun 2020. 

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlanggar Hartarto mengungkapkan, proyek alokasi PCPEN di tahun 2021 sebesar Rp 553,09 triliun atau berbeda tipis dengan alokasi di tahun 2020 yang sebesar RP 579,78 triliun di luar SILPA. 

“Ini berarti, pemerintah melihat kalau pemulihan ekonomi di tahun 2021 memerlukan support yang sama dengan tahun 2020. Tetapi kita sudah ada vaksinasi yang nantinya bisa mencapai herd immunity,” ujar Airlangga, Selasa (26/1). 

Baca Juga: Kementerian PUPR target bendungan margatiga Lampung Timur rampung akhir 2021

Ada beberapa sektor yang akan didukung pemerintah dalam program PCPEN ini. Seperti, sektor kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 104,7 triliun. Ini lebih besar dari tahun 2020 yang sebesar RP 63,51 triliun. 

Kucuran dana dalam sektor tersebut dikhususkan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana prasarana dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP. 

Kemudian, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun. Dana dalam program ini dikhususkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako, program pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai 10 juta KPM, subsidi kuota, dan diskon listrik. 

Baca Juga: Sri Mulyani ungkap kelemahan tata kelola keuangan Papua dan Papua Barat

“Namun dalam program ini ada yang dilanjutkan hingga 6 bulan ada yang 3 bulan. Bertahap. Seperti contohnya diskon listrik, gratis biaya listrik selama 3 bulan dan 3 bulan berikutnya diskon 50%,” tambah Airlangga. 



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

×