Indonesia sudah dalam situasi darurat kejahatan siber

Reporter: Maizal Walfajri, Maizal Walfajri | Editor: Yudho Winarto

Sementara itu, Henrico Perkasa selaku Department Head Security Technologies and Services Q2 Technology mengungkapkan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan setiap perusahaan ketika ingin mulai meningkatkan keamanan digital. Langkah pertama adalah memahami lingkup divisi yang ingin ditingkatkan keamanannya.

"Kemudian, kita lakukan penetapan kebijakan policy terhadap IT, konfigurasi di perangkat IT dan batasan apa saja yang perlu dipantau," paparnya.

Ia menyebut IBM Security QRadar menawarkan beberapa konfigurasi yang beragam dan siap digunakan oleh setiap perusahaan. Sehingga produk ini sesuai bagi mereka yang baru akan memulai memperkuat keamanan digital.

Ia juga mengingatkan agar perawatan konfigurasi selalu dilakukan secara berkala pada sistem keamanan digital. Dengan demikian, kasus kejahatan siber bisa diminimalisir.

Baca Juga: Antisipasi serangan siber, perbankan perkuat sistem keamanan

Untuk langkah ke depan, Q2 Technology menyarankan agar setiap perusahaan sudah memiliki incident response plan jika terjadi kejahatan siber. Selain itu, investasi pada teknologi automatisasi seperti machine learning dan artificial intelligence juga dibutuhkan agar tetap relevan di masa digital.

Department  Head Information Security Division Bank Rakyat Indonesia, Irfan Syukur menyatakan, ada lima kategori ancaman siber utama (cyber crime) dalam industri perbankan saat ini, yakni Mobile Devices, Digital Connectivity, Malware, Partnership dan API.

Pertama, Mobile Devices saat ini telah banyak dipergunakan seperti untuk sistem pembayaran dan lainnya. Meningkatnya jumlah dan jenis perangkat mobile dapat meningkatkan risiko serangan siber.

“Kedua, Digital Connectivity atau konektivitas digital dari peningkatan eksposur data penting melalui adopsi sistem digital dan interkonektivitas. Ketiga, Malware, kecanggihan semakin mudah diakses dan otomatis melampaui kemampuan pertahanan saat ini.

“Keempat, API, penggunaan vendor pihak ketiga yang menimbulkan risiko di luar kendali langsung. Kelima, kemitraan melalui konvergensi cyber komersial dan pemerintah,” ungkapnya.

Selanjutnya: Meski dipangkas, BNI dan BTN berharap ada suntikan PMN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News