Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara terkait berbagai masalah yang mendera PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Ia menekankan bahwa restrukturisasi di tubuh Garuda harus dilakukan secara menyeluruh.
Asal tahu saja, hari ini (11/1) Menteri BUMN melaporkan dugaan kasus korupsi Garuda ke Kejaksaan Agung RI. Laporan tersebut berfokus pada dugaan korupsi terkait pembelian pesawat ATR 72-600 di tahun 2013 lalu.
Erick menyebut telah mengantongi bukti dugaan kasus korupsi tersebut berdasarkan data investigasi audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun dugaan tersebut terjadi saat Garuda masih dipimpin oleh Direktur Utama berinisial ES (Emirsyah Satar).
Baca Juga: Kejagung Akan Membantu Erick Thohir Untuk Bersih-Bersih BUMN
"Pembelian pesawat tidak hanya terjadi di 2013. Pihak Kejaksaan masih me-mapping sampai mana titiknya. Contoh, terkait pembelian pesawat Bombardier, auditnya masih berjalan. Audit untuk ATR 72-600 sudah tutup, ini yang kami serahkan ke Kejaksaan," ungkap Erick ketika ditemui Kontan, Selasa (11/1).
Menteri BUMN menjelaskan, pihaknya memang bekerja sama dengan Kejagung RI sebagai bagian dari program besar transformasi perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk di dalamnya Garuda. Dalam hal ini, pemerintah ingin restrukturisasi Garuda dilakukan secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong atau penyelesaian masalah kasus per kasus.
"Masalah Garuda itu tidak hanya dilihat dari kasus korupsi saja. Rencana bisnis dan strategi juga harus dibenahi secara total," sambung Erick.
Masalah Garuda memang terbilang kompleks. Misalnya, perusahaan plat merah ini disebut memiliki jenis pesawat yang terlalu banyak bilang dibandingkan maskapai pesawat lainnya.
Data Kementerian BUMN memperlihatkan, Garuda memiliki 13 jenis pesawat, sedangkan maskapai lain hanya 3--4 jenis pesawat saja. Garuda juga memiliki jumlah lessor mencapai 32 lessor tatkala maskapai lain hanya punya 4--5 lessor saja. Imbasnya, Garuda kelimpungan lantaran biaya perawatan dan sewa pesawat yang terlampau tinggi.
