Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Handoyo .
Selain itu, dana rights issue akan digunakan untuk penyaluran KPR sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun ke depan, sejak 2021 hingga 2025. Nah, bila rights issue mencapai Rp 5 triliun , hasilnya juga akan digunakan untuk memperkuat bisnis pada ekosistem perumahan.
“Rinciannya, sebanyak 167.000 KPR di 2021, 199.000 di 2022, 229.000 KPR di 2023. Lalu 277.000 KPR di 2023, dan selanjutnya di 2025 sebanyak 334.000 KPR,” katanya.
Alternatif lain, BTN akan melakukan rights issue dengan target sebesar Rp 3,3 triliun. Terdiri dari hak pemerintah 60% atau sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan publik 40% sebanyak Rp 1,3 triliun.
“Bila alternatif ini diambil, maka kapasitas penyaluran KPR yang semula 1,2 juta dalam 5 tahun. Akan menjadi 1 juta dalam 5 tahun hingga 2025. Kami juga usulkan, ke depan dividend payout maksimum sebesar 10% agar menjaga maksimum CAR 17%,” kata Haru.
Dengan rights issue itu, Haru bilang, bisnis BTN bisa akan tumbuh. Ini akan meningkatkan kontribusi pajak dan deviden kepada pemerintah. Juga bisa memperluas lapangan pekerjaan. Lantaran dibutuhkan 500.000 pekerja untuk pembangunan setiap 100.000 unit rumah.
Bagi BTN sendiri, penguatan modal ini akan memperbaiki komposisi modal tier 1. Sehingga dapat melakukan efisiensi biaya yang berujung pada peningkatan kapasitas penyaluran KPR dan peningkatan profitabilitas.
Selanjutnya: Kecepatan penetrasi fintech harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
