Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
Namun, porsi bantalan sosial akan diperkecil seiring dengan pemulihan ekonomi ke depan yang diproyeksi lebih baik dari 2020.
“Tentu masih ada stimulus namun konsolidasi fiskal harus sudah mulai dilakukan. Makin lama rakyat sudah mulai kerja lagi, UMKM jalan, dan daya tarik memulihkan ekonomi diperkecil karena mereka sudah bisa jalan sendiri dan jaring pengamannya sudah mulai ditipiskan,” ujar Menkeu.
Kendati demikian, Sri Mulyani bilang besaran defisit bukan berarti menentukan daya tahan ekonomi suatu negara.
Misalnya, defisit di Amerika Serikat (AS) tahun lalu dipatok sebesar 18%, Jerman 11%, dan India di atas 10%. Namun, pertumbuhan ekonomi negera-negara tersebut tidak lebih baik dari Indonesia setidaknya pada kuartal II-2020 dan kuartal III-2020.
Proyesi Menkeu, ekonomi di kuartal I-2021 akan lebih baik dari kuartal IV-2020, tetapi lebih rendah dari realisasi kuartal I-2020 yang mencapai 2,94% terhadap PDB. Ini lantaran dampak aktivitas ekonomi yang masih sepi karena pembatasan sosial guna mengurangi penyebaran virus corona.
Barulah pada kuartal II-2021 hingga kuartal IV-2021 ekonomi dalam negeri diperkirakan rebound sejalan dengan upaya vaksinasi dan pengendalian kesehatan.
Sehingga, harapannya mobilitas masyarakat dan kebiatan ekonomi lainnya bisa tumbuh.
Baca Juga: Realisasi defisit APBN 2020 capai 6,09% dari PDB, apa kata Kepala BKF?
“Normalisasi penyusunan sesuai UU Keuangan Negara baru akan terjadi di 2023. Kalau 2021 recovery-nya lebih kuat yang berarti defisit 2022 mengikuti situasi. Kalau lebih rendah ya kita musti adjust. Yang masih dilakukan masih dalam dinamika downside dan upside,” kata Menkeu.
Sri Mulyani memastikan defisit APBN tidak akan lebih dari outlokk, tapi ada kemungkinan lebih rendah.
“Tapi kalau mengecilnya lebih cepat atau lebih landai itu akan sangat tergantung dari yang disebut pemulihan ekonomi non government seperti investasi, ekspor dan konsumsi yang akan menunjukkan seberapa landai atau curam konsolidasi fiskal kita,” ujar Menkeu.
Selain itu, pemulihan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Meskipun pemerintah tetap memberikan stimulus perpajakan untuk menolong wajib pajak.
Menkeu mengatakan pihaknya akan tetap berupaya meningkatkan tax ratio dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi basis pajak, tanpa menekan wajib pajak (WP) badan maupun WP orang pribadi.
Selanjutnya: Tata Kelola Defisit Anggaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
