Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang mengupayakan skema investasi pada pembangunan fasilitas untuk jemaah haji dan umrah Indonesia.
BPKH pun telah menggandeng PT PP (Persero) Tbk dalam pembangunan dan kepemilikan fasilitas akomodasi melalui proyek Rumah Indonesia di Mekkah, Arab Saudi.
Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan Kerjasama Luar Negeri BPKH, Hurriyah El Islamy menyampaikan, studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) terbatas telah dilakukan.
Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKH dan PTPP pada Rabu (4/8) lalu, FS lanjutan akan digelar, untuk memastikan sejumlah aspek mulai dari bisnis, hukum, hingga skema pendanaan dan perizinan.
Hurriyah berharap, proses tersebut bisa rampung pada 2021. Supaya proses selanjutnya untuk mengantongi perizinan dari otoritas Arab Saudi bisa diraih pada tahun depan.
Sebagai persiapan untuk melakukan investasi di Mekkah, kata Hurriyah, pihak BPKH pun secara berkesinambungan sudah menjalin komunikasi dengan otoritas di sana.
Baca Juga: Arab Saudi akan membuka umrah untuk jemaah luar negeri mulai 9 Agustus
Sehingga, jika rencana berjalan lancar, proyek pembangunan fasilitas akomodasi ini diperkirakan bisa dimulai pada 2022. "Mudah-mudahan bisa mulai tahun depan. Kalau dari izin-izin, itu kami dalam posisi yang cukup baik dengan otoritas di Saudi, kami bisa bergerak cepat," ungkap Hurriyah saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (7/8).
Izin dari otoritas Mekkah-Arab Saudi sangat krusial, lantaran durasi perizinan akan menentukan tingkat investasi, yang berdampak pula pada skema pendanaan. Hingga sekarang, Hurriyah belum bisa membuka estimasi nilai investasi yang diperlukan untuk proyek ini.
Sebab, skema bisnis dan pendanaan pun masih dalam pembahasan. Begitu juga mengenai detail lokasi dan proyek yang akan digarap. "Kami sudah menandai satu proyek, ada beberapa potensi lain juga. Artinya bisa jadi hanya itu, bisa juga ada beberapa. Untuk saat ini kami belum bisa disclose," ujar Hurriyah.
Yang terang, proyek fasilitas akomodasi yang akan digarap ialah pembangunan dengan konsep multifungsi terpadu atau mixed use.
Sehingga bisa digunakan untuk hotel maupun kombinasi dengan unit-unit lainnya. "Yang pasti kami akan menjalankan sesuai aturan. Selain aspek syariah, ada aspek keamanan dan kehati-hatian juga," sebut Hurriyah.
Ekosistem Haji
Skema investasi untuk membangun fasilitas akomodasi bagi jemaah haji dan umrah ini menurut Hurriyah telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Investasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem haji dan umrah. Sehingga tidak hanya memenuhi peningkatan kualitas layanan untuk jemaah, melainkan juga bisa memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian.
Hurriyah menjelaskan, ada sejumlah multiplier effect yang akan timbul dari model investasi ini. Pertama, pembangunan dan pengoperasian fasilitas akomodasi dengan konsep mixed use tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. Hal ini juga bisa memberikan kemudahan pelayanan bagi jemaah.
"Mayoritas jemaah (haji) kita kan dari daerah yang belum tentu bisa Bahasa Inggris atau Arab. Jadi selain menyerap lapangan kerja dari WNI, yang pertama kita pastikan adalah kualitas layanan bagi jemaah harus tetap yang terbaik, serta bisa menyesuaikan selera dan apa yang dibutuhkan," jelas Hurriyah.
Kedua, terkait dengan harga. Dengan investasi pada fasilitas dan akomodasinya, pengelolaan harga bisa dilakukan sehingga tidak selalu bergantung pada kontrol harga oleh pasar.
Baca Juga: Wujudkan Proyek Rumah Indonesia di Mekkah, PTPP dan BPKH gandengan
Ketiga, mendatangkan devisa. Hurriyah memberikan contoh, dengan adanya pembangunan fasilitas akomodasi seperti hotel, apartemen, hingga pusat perbelanjaan, maka pasar untuk barang-barang dan makanan Indonesia akan semakin terbuka. Alhasil, ada laju ekspor barang seperti bahan baku dan bumbu masakan yang didatangkan dari Indonesia.
"Barang-barang yang dibeli dan dibawa pulang jemaah juga itu kan tidak semuanya made in Saudi. Jadi nanti difasilitasi barang-barang dan pembayaran Indonesia. Dan walaupun barangnya made in sana, ketika pemilik toko orang Indonesia, kan manfaat ekonominya kembali ke kita," sebut Hurriyah.
Dengan begitu, model investasi yang dilakukan pada pembangunan fasilitas dan akomodasi ini bisa memutar dana dan devisa agar tidak hangus dengan percuma. Jemaah pun bisa mendapatkan nilai manfaat secara ekonomis dan juga dalam bentuk peningkatan kualitas layanan.
"Visinya menciptakan ekosistem haji. Jadi, walaupun kami subsidi, uangnya kembali ke kami. Ketika balik ke kami, kami kembalikan ke jemaah. Artinya dari jemaah, untuk jemaah," pungkas Hurriyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
