kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Bisnis Fintech Bakal Kena Pajak, Begini Respons Pemainnya


Kamis, 07 April 2022 / 09:30 WIB

Reporter: Adrianus Octaviano, Adrianus Octaviano | Editor: Tendi Mahadi

Tak hanya fintech lending, PMK terbaru juga mengatur bahwa fintech seperti dompet digital juga akan dikenakan PPN 11% atas jasa mereka. Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL Bonarsius Sipayung mencontohkan bahwa PPN tersebut bisa diberlakukan untuk layanan top up seperti biaya admin.

“Misalnya untuk konteks layanan top up-nya ada biaya misalnya Rp 1.500, yang dikenakan PPN adalah 11% dari transaksi dari 1.500 tersebut. Bukan nilai yang di top up,” ujar Bonarsius.

Menanggapi aturan tersebut, Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit memastikan bahwa dengan adanya aturan PPN tersebut tidak akan merubah layanan apapun yang dirasa bakal memberatkan konsumen, misalnya dengan menaikkan biaya admin untuk top up.

“Saat ini layanan OVO tidak ada perubahan, jika ada maka ada disampaikan sebelumnya,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

×