Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Kini, dia menyerukan desakan melalui retorika. Yang diperlukan Myanmar adalah tindakan aktif dari dunia. Yang Dr Sasa maksud adalah tekanan lebih kuat melalui sanksi yang terkoordinasi, baik secara diplomatis, politis, dan ekonomis.
Tatmadaw, nama junta Myanmar, melakukan kudeta pada 1 Oktober setelah mengeklaim adanya kecurangan pada pemilu November 2020. Sejak kudeta terjadi, demonstran sebenarnya berusaha melakukan aksi secara damai. Namun, mereka kini kehilangan harapan bakal dibantu dunia.
Dalam pandangan Dr Sasa, pengunjuk rasa sudah muak karena mereka terus ditembaki dan banyak rekan mereka yang gugur. "Jadi saya pikir masuk akal jika kita biarkan situasi ini terus berlanjut, warga akan mempersenjatai diri mereka," paparnya.
Baca juga: Selama demo anti-kudeta Myanmar, PBB sebut 149 orang tewas dan ratusan hilang
Selain 138 demonstran tewas menurut catatan PBB, 2.156 ditahan dan diadili menurut kelompok AAPP Burma. Keluarga demonstran yang ditangkap mengungkapkan, mereka tidak bisa menghubungi korban dan tak tahu kondisinya sekarang.
Sejak merdeka dari Inggris pada 1948, militer Myanmar merupakan institusi terkuat di negara tersebut. Baru-baru ini, laporan Amnesty International menemukan bahwa Tatmadaw mempersenjatai personelnya dengan senjata khusus perang.
Di antaranya senapan mesin ringan, senapan penembak runduk (sniper), senapan semi-otomatis MA-1, senapan submesin BA-93 dan BA-94. Dr Sasa meyakini, jika perang saudara benar-benar pecah, banyak tentara yang bakal membelot dan membela pengunjuk rasa.
Dia menjelaskan, para serdadu itu sudah dipermalukan karena diperintahkan untuk membunuh pendemo. "Kebanyakan polisi dan tentara itu akan bergabung karena lebih baik mereka bersama kami daripada para pembunuh itu," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "138 Demonstran Tewas, Myanmar Ditakutkan Jatuh ke Perang Saudara Terbesar",
Penulis : Ardi Priyatno Utomo
Editor : Ardi Priyatno Utomo
Selanjutnya: Kenaikan harga pangan dan bahan bakar mengancam Myanmar pasca kudeta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
