Anomali Kemenag: 4 Menteri Agama Jadi Tersangka, Apa Kesamaan Modusnya?

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Daftar Menteri Agama yang tersandung masalah korupsi semakin banyak. Kini, Menteri Agama menjadi menteri paling banyak tersangkut korupsi.

Terbaru, Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji 2024 oleh KPK. Sebelumnya, dua mantan Menteri Agama juga pernah divonis dalam kasus korupsi dana haji. Lalu satu mantan Menteri Agama juga bersalah dalam kasus korupsi terkait jual beli jabatan.

Walhasil, Kemenag menjadi kementerian yang menterinya paling banyak terlibat kasus korupsi. Di bawah Kemenag, ada Kementerian Sosial (Kemensos), dimana tiga mantan Menteri Sosial terbukti korupsi.

Dilansir dari Kompas.com, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status hukum tersebut setelah serangkaian pemeriksaan, pada Jumat (9/1/2025).

Kabar penetapan tersangka itu dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar Budi Prasetyo, dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Dengan status tersangka yang kini disandang Yaqut Cholil Qoumas, ia menambah daftar mantan Menteri Agama yang terseret kasus korupsi. Sebelumnya, tiga nama lain, yakni Said Aqil Husin Al Munawar, Suryadharma Ali dan Muhammad Romahurmuziy, telah lebih dahulu diproses hukum dan divonis bersalah oleh pengadilan.

Tonton: Pemprov DKI Bongkar 90 Tiang Monorel di Jalan HR Rasuna Said dan Senayan Mulai 14 Januari

Kasus Said Aqil Husin Al Munawar

Said Aqil Husin Al Munawar, Menteri Agama pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, terseret kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU) dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2002–2004.

Berdasarkan pemberitaan Antara pada 7 Februari 2006, Said Aqil divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain hukuman badan, ia juga dijatuhi denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 2 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman 10 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 4,5 miliar.

Kasus Suryadharma Ali

Mantan Menteri Agama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma Ali, juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ia divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin (11/1/2016).

Majelis hakim menyatakan Suryadharma terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010–2013 serta penggunaan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi.

Selain hukuman penjara, Suryadharma Ali juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sesuai nilai kerugian yang ditimbulkan. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya disita dan diganti dengan pidana penjara tambahan selama dua tahun.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Suryadharma Ali telah merugikan keuangan negara hingga Rp 1,8 miliar. Ia dinyatakan bebas pada tahun 2022, sebelum akhirnya meninggal dunia pada 31 Juli 2025 di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Tonton: Menkeu Purbaya Murka: Perusahaan Sawit-Baja Tak Bisa Main-main Lagi

Kasus Romahurmuziy

Politisi yang akrab dipanggil Rommy ini terjerat kasus korupsi terkait jual-beli jabatan di Kemenag. Rommy dinyatakan bersalah menerima uang terkait jual-beli jabatan di Kemenag.

Hakim menyebut Rommy terbukti menerima uang sebesar Rp 300 juta, dengan rincian Rp 250 juta sudah dikembalikan ke KPK dan Rp 50 juta diterimanya saat ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Rommy menjadi 1 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta.

Tonton: BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem 10–11 Januari 2026! Hujan Lebat & Angin Kencang Mengancam

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas

Sementara itu, kasus yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama, saat ia menjabat sebagai Menteri Agama pada era Presiden Joko Widodo.

Perkara ini berawal dari pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pembagian kuota tersebut seharusnya mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam aturan tersebut, 92 persen kuota diperuntukkan bagi haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, KPK menemukan pembagian kuota dilakukan secara tidak sesuai ketentuan.

“Seharusnya 92 persen dan 8 persen, tetapi dibagi rata menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk kuota khusus. Itu menyalahi aturan,” ujar Asep.

Menurut KPK, penyimpangan dalam pembagian kuota tambahan haji tersebut menjadi dasar dugaan perbuatan melawan hukum yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Hingga kini, proses penyidikan masih terus berjalan.

Sebagian artikel bersumber dari: https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2026/01/09/152315788/terbaru-yaqut-cholil-qoumas-3-mantan-menteri-agama-ini-pernah?page=all#page2