Reporter: Muhammad Julian | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok aturan anyar soal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Aturan ini akan merevisi sejumlah hal yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, termasuk kriteria pengguna yang berhak menggunakan subsidi.
Ihwal penyusunan peraturan baru ini dikonfirmasi oleh Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman. Hanya saja, ia mengaku belum bisa membisikkan kriteria pengguna BBM bersubsidi dalam aturan yang anyar.
“(Kriteria pengguna BBM bersubsidi) Masih kita kaji dan finalisasi, yang penting kan subsidi JBT (Jenis BBM Tertentu/BBM bersubsidi) tepat sasaran,” ujar Saleh kepada Kontan.co.id, Senin (30/5).
Baca Juga: Subsidi Membengkak, Begini Cara Pemerintah Genjot Penerimaan Negara
Selain mengatur kriteria pengguna BBM bersubsidi, aturan anyar yang sedang digodok juga bakal mengatur skema penyaluran BBM bersubsidi. Menurut rencana yang ada, aturan baru ini bakal mengharuskan digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi dengan memanfaatkan teknologi.
Sementara ini, penerapan teknologi dalam penyaluran BBM bersubsidi direncanakan menggunakan aplikasi MyPertamina. Skemanya, pengguna yang ingin membeli BBM bersubsidi harus melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi MyPertamina.
“Agar mencegah penyalahgunaan, semua konsumen tercatat, harus register dulu,” tutur Saleh.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, pihaknya akan menyiapkan aplikasi MyPertamina agar dapat menunjang digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi. Di sisi lain, pihaknya juga tengah mempersiapkan kriteria target pengguna BBM bersubsidi.
“Harus lebih spesifik siapa saja yang berhak akan BBM Bersubsidi. Hal ini juga untuk mencegah perdebatan di lapangan antara operator SPBU dan konsumen,” tutur Irto saat dihubungi Kontan.co.id (30/5).
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta agar mobil mewah dilarang menggunakan Pertalite maupun solar bersubsidi.
Sementara itu, menyoal wacana digitalisasi dalam penyaluran BBM bersubsidi, Mulyanto memberi catatan agar penerapan teknologi dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan menimbang kondisi masyarakat.
“Jangan sampai macet karena masyarakat tidak memiliki atau tidak kompatibel dengan teknologi tersebut. Perlu penyiapan sarana dan edukasi terlebih dahulu,” ujar Mulyanto kepada Kontan.co.id (30/5).
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Skema Subsidi Tertutup Untuk BBM dan LPG
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, BBM bersubsidi sebaiknya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, angkutan umum, angkutan sembako, operasional UMKM, mobil pribadi dengan tahun di bawah 2012 dan kendaraan petani kecil dan menengah.
Mamit optimistis, penerapan mekanisme subsidi langsung/subsidi orang bisa membuat penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Dampaknya bagi negara pasti akan sangat membantu karena beban keuangan akan semakin berkurang. Selain itu, negara akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan sektor yang lain, tidak melulu subsidi energi,” ujar Mamit saat dihubungi Kontan.co.id.
Wacana digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan menggunakan MyPertamina sendiri menurut Mamit merupakan opsi yang bagus. Hanya saja, Mamit menilai bahwa mekanisme ini perlu divalidasi lebih lanjut.
“Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Mabes Polri, serta lembaga lain seperti Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran. Ketika hanya registrasi ke MyPertamina siapa yang harus melakukan validasi datanya,” imbuh Mamit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
