Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Masyarakat di Rusia dalam waktu dekat tidak akan lagi diizinkan menggunakan aset digital atau kripto sebagai bentuk pembayaran.
Melansir Endgadget, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan aset digital, seperti cryptocurrency dan NFT, untuk membayar barang dan jasa.
Selain itu, seperti yang diberitakan oleh Protocol, undang-undang baru juga mengharuskan pertukaran dan penyedia kripto untuk menolak transaksi di mana transfer digital dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran.
Undang-undang baru di Rusia menyatakan:
"Dilarang untuk mentransfer atau menerima aset keuangan digital sebagai pertimbangan untuk barang yang ditransfer, pekerjaan yang dilakukan, layanan yang diberikan, serta dengan cara lain yang memungkinkan seseorang untuk menerima pembayaran barang (karya, layanan) oleh aset keuangan digital, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang federal."
Seperti yang disebutkan dalam laporan New York Times awal tahun ini, otoritas AS percaya bahwa beberapa perusahaan Rusia yang terkena sanksi yang dikenakan terhadap negara mereka setelah invasi ke Ukraina dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari batasan tersebut.
Baca Juga: Soroti Kripto Spekulatif, Dewan Stabilitas Keuangan G20 Usulkan Aturan Global Kuat
Nilai Bitcoin bahkan melonjak selama beberapa hari setelah invasi dimulai pada bulan Februari.
Mengutip Mashable.com, apa arti undang-undang ini bagi pemegang kripto di Rusia sederhana: Warga Rusia masih dapat membeli cryptocurrency, tetapi tidak ada vendor di negara tersebut yang akan mengambil bitcoin Anda dengan imbalan, katakanlah, bahan makanan.
Spekulasi masa lalu menunjukkan bahwa negara itu menindak bisnis yang berpotensi menggunakan cryptocurrency sebagai cara untuk menghindari sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah invasi ke Ukraina.
Baca Juga: Harta 500 Miliarder Dunia Merosot pada Paruh Pertama 2022, Ini Pemicunya
Menurut artikel New York Times dari 23 Februari, tak lama setelah invasi dimulai, crypto kemungkinan digunakan "untuk melewati titik kontrol yang diandalkan pemerintah - terutama transfer uang oleh bank - untuk memblokir eksekusi kesepakatan," ketika sanksi mulai diterapkan.
Crypto di Rusia sudah menjadi topik yang diperdebatkan karena banyak faksi di dalam pemerintah memperdebatkan apakah akan mengatur atau melarang crypto.
Protocol melaporkan kembali pada bulan Januari tentang ketidaksepakatan pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan dengan cryptocurrency.
Bank Sentral Rusia menyerukan larangan kripto, namun, Kementerian Keuangan menentang sikap itu, dengan mengatakan bahwa peraturan saat ini cukup dan perlu untuk memungkinkan teknologi kripto berkembang.
Dalam waktu 10 hari, undang-undang tersebut akan berlaku sehingga akan membuat pembayaran dengan kripto ilegal di negara tersebut. Namun, menurut Decrypt, orang Rusia masih dapat berinvestasi dalam cryptocurrency seperti Bitcoin dan mungkin terus menambangnya juga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
