Reporter: Ferrika Sari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menggodok tiga langkah untuk memperbaiki kinerja investasi PT Asabri (Persero) yang terpuruk akibat kesalahan pengelolaan investasi.
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan, kebutuhan likuiditas Absari tidak mirip seperti Asuransi Jiwasraya karena pengambilan manfaat dana pensiun milik prajurit TNI dan anggota polisi ini masih panjang. Sementara kebutuhan likuiditas Saving Plan milik Jiwasraya sangat pendek.
"Maka itu, kami akan merestrukturisasi Asabri secara bertahap dan ada tiga komponen yang kami perhatikan," kata Tiko panggilan akrabnya kepada Kontan.co.id, Kamis (10/12).
Baca Juga: Tolak skema restrukturisasi polis, nasabah Jiwasraya layangkan gugatan
Pertama, Kementerian BUMN telah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk secara bertahap menaikkan iuran peserta karena nilai iuran saat ini sudah tidak memadai. Ke depan, tambahan iuran itu akan meningkat hasil investasi perseroan.
Kedua, ada selisih perhitungan kewajiban masa lalu untuk program dana pensiun atau disebut Unfunded Past Service Liability (UPSL). Guna menekan liabilitas tersebut, Kementerian Keuangan akan menyuntikkan dana (top up) ke Asabri.
"Top up oleh Kementerian Keuangan sedang dalam proses karena ada perhitungan aktuarinya dulu. Baru ada kebutuhan penambahan," jelas dia.
Ketiga, akan dilakukan optimalisasi aset milik terdakwa kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Sudah beberapa aset mereka yang di optimalisasi. Kementerian BUMN juga masih berdiskusi dengan penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Bareskrim mengenai optimalisasi aset tersebut.
"Nantinya sebagian aset yang disita di Jiwasraya, sebagian yang sudah di-set off bisa diambil untuk menambah pemulihan (aset) di Asabri," kata Tiko.
Kebutuhan likuiditas Asabri dinilai belum begitu mendesak seperti Jiwasraya sehingga pemulihan aset dilakukan secara bertahap. Yang tidak kalah penting dalam perbaikan Asbari adalah memperkuat governance atau tata kelola perusahaan.
"Jadi tim baru Asabri, ada satu dari Taspen, ada dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memperbaiki governance investasi," tambahnya.
Baca Juga: Hitung kerugian negara, BPK belum kelar audit kasus korupsi Asabri
Dengan begitu, ia meyakinkan kehadiran manajemen baru di Asabri tidak akan memunculkan masalah di masa depan. Ke depan, model tata kelola investasinya juga mirip dengan Indonesia Finanancial Group (IFG).
Secara umum, pengelolaan investasi ke depan melalui proses pemilihan instrumen investasi dan perhitungan aktuari sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga dibarengi komunikasi secara intens antara Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam untuk memastikan bahwa investasi Asabri bisa berlanjut.
Selanjutnya: Kasus Jiwasraya dan Asabri tak terdampak pada strategi investasi industri asuransi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
