Usulan No Work No Pay, KSPI: Itu Melanggar UU Ketenagakerjaan

Jumat, 11 November 2022 | 06:45 WIB   Reporter: Ratih Waseso
Usulan No Work No Pay, KSPI: Itu Melanggar UU Ketenagakerjaan


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, penolakannya terhadap pernyataan kelompok pengusaha terkait dengan no work no pay.

"Hal itu melanggar UU Ketenagakerjaan. Dan upah buruh Indonesia bersifat upah bulanan, bukan upah harian. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak boleh memotong gaji pokok," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11).

Baca Juga: Menaker Targetkan Penyaluran BSU Rampung pada Akhir November 2022

Di samping itu, dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan ditegaskan, bahwa upah buruh harus tetap dibayar jika buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Dalam hal ini buruh ingin tetap bekerja, bukan dirumahkan. Maka upah harus tetap dibayar. "Terkait dengan dalih merumahkan untuk menghindari PHK, itu hanya akal-akalan saja. Tidak ada alasan untuk pengusaha lakukan PHK karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik nomor 3 dunia," kata Iqbal.

Selain itu, KSPI juga menegaskan penolakannya pada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bahwa upah minimum tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36/2021.

Menurutnya, omnibus law Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian, PP No 36 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja juga inskonstutusional..

"Jadi yang dipakai rumus kenaikan UMK adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 13%," ujarnya.

Baca Juga: Menaker Pastikan Upah Minimum 2023 Bakal Naik

Kemudian, purchasing power atau daya beli buruh sudah turun 30% akibat 3 tahun tidak ada kenaikan upah. Ditambah lagi, dengan kenaikan harga BBM membuat inflasi tembus lebih dari 6,5%.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai masih sangat bagus yakni 5,72%. Maka kenaikan 13% Iqbal menyebut sangatlah wajar.

"Jadi tidak masuk akal kalau kenaikan UMP/UMK di bawah nilai inflasi dengan rumus PP No 36," kata Iqbal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto

Terbaru