Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kini masih menanti kepastian hukum kelembagaannya. Di tengah penantian ini, SKK Migas pun berharap agar perubahan tidak bakal berdampak pada program kerja yang sudah di bangun untuk tahun ini dan tahun depan.
Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengungkapkan pihaknya berharap belum ada perubahan kelembagaan demi memastikan program kerja yang telah dicanangkan dapat tetap dikawal.
"Kami harap situasi tak berubah dulu jadi supaya program yang sudah dicanangkan tahun ini dan tahun depan tetap bisa dilakukan paling tidak itu," kata Susana kepada Kontan.co.id, Kamis (19/11).
Di sisi lain, demi meningkatkan produksi, SKK Migas menargetkan pengeboran mencapai 600 sumur pada tahun 2021 mendatang. Sebenarnya untuk tahun ini, SKK Migas menargetkan pengeboran 400 kegiatan namun terkoreksi akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Baca Juga: Revisi UU Migas tak jelas, pengamat tekankan pentingnya konsistensi pemeritah
Susana menerangkan, tingginya kegiatan pengeboran disebabkan banyaknya kegiatan tahun ini yang di carry over ke tahun depan.
"Ini bisa ditingkatkan kalau ada terms and conditions semisal stimulus, yang keekonomian tidak terlalu bagus bisa ditolong pemerintah," jelas Susana.
Kendati demikian, ia memastikan hal ini bukan langkah mudah namun langkah yang penuh perjuangan.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan kegiatan pengeboran eksplorasi mengalami penurunan sejak 2013 dan mencapai titik terendah di 2020 dengan outlook sekitar 252 pengeboran.
"Apa terlalu ambisius? tidak. Dalam beberapa tahun terakhir kami implementasi kan Komitmen kerja Pasti (KKP) dan ada US$ 2,5 miliar dari KKP. Sebagian dialokasikan untuk eksplorasi," pungkas Dwi.
Selanjutnya: SKK Migas: Kebijakan percepatan produksi tidak hilangkan pengawasan negara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
