Tak Hanya India, Pengadaan 160.000 Pikap 4x4 Juga Melibatkan Produsen di 2 Negara Ini

Rabu, 01 April 2026 / 03:12 WIB

ILUSTRASI. PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap kebutuhan impor mobil pikap 4x4 untuk menyokong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai 160.000 unit.(KONTAN/Chelsea Anastasia)

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap kebutuhan impor mobil pikap 4x4 untuk menyokong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai 160.000 unit.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan, pengadaan kendaraan tersebut tidak hanya berasal dari India sebagaimana rencana sebelumnya sebanyak 105.000 unit.

Menurut Joao, pengadaan pikap 4x4 juga melibatkan sejumlah produsen dari China dan Jepang.

"Dari China, ada 13.500 unit dari Foton yang sudah siap. Kemudian dari Jepang ada Mitsubishi sebanyak 13.600 unit, dari Hino ada 10.000 unit, Isuzu ada 900 unit, baru sisanya dari India yang datang," ujar Joao saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Joao menegaskan, seluruh kendaraan tersebut harus diimpor karena hingga saat ini belum ada pembuatan atau produksi mobil pikap 4x4 di dalam negeri.

Ia juga menyebut nilai anggaran yang disiapkan untuk impor 160.000 unit mobil pikap tersebut mencapai Rp 200 triliun.

Namun, ketika ditanya mengenai jumlah kendaraan yang sudah tiba di Indonesia, Joao mengaku belum bisa memastikan karena belum mengetahui data terkini.

"Angkanya harus kita cek pastinya ya, mungkin bisa cek langsung ke Mitsubishi, Hino, Isuzu, bisa juga cek langsung ke Jepang sudah berapa banyak yang dikirim ke Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Joao menyampaikan bahwa dalam dua tahun ke depan pihaknya akan menjalankan operasional KDKMP dengan sistem modern dan profesional. Dalam skema tersebut, pengurus koperasi desa juga akan dilibatkan sebagai pengawas sekaligus pengontrol pelaksanaan di lapangan.

Tonton: BREAKING: Istana Umumkan BBM Tidak Naik!

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa landasan hukum operasionalisasi KDKMP akan diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News