Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya saat ini bersama BUMN Pangan sedang berprogres dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Adapun stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10% dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat meng-intervensi harga pasar," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4).
Hanya saja, Ia mengungkap membangun CPP untuk 12 komoditas pangan strategis membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Maka, pola integrasi BUMN pangan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pangan hulu hilir.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Sebut Pasokan Pangan Sampai Setelah Idul Fitri Aman
"Exit strategy-nya dengan dana murah dari perbankan yang sudah disetujui oleh Ibu Menkeu melalui PMK, sehingga ini akan segera kita implementasikan, BUMN pangan berfungsi sebagai offtaker hasil petani, peternak, dan nelayan," kata Arief.
Penguatan CPP menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri.
Hal tersebut sejalan dengan upaya stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menahan lonjakan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Misalnya dalam memastikan stabilitas pangan tetap terjaga terutama menjelang Lebaran 2023.
Dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan diketahui telah terbit Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kemudian terbit juga aturan turunannya, Perbadan 15/2022. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan.
"Jika ini berjalan kita optimistis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan kita," kata Arief.
Menurutnya, penguatan CPP ini sangat penting dilakukan mengingat dinamika distribusi pangan berdampak pada fluktuasi harga.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas pangan jelang lebaran, seusai peluncuran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan NFA langsung melakukan pemantauan ke beberapa gudang Bulog di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan CBP yang disalurkan untuk bantuan pangan.
Baca Juga: Presiden: Impor Beras untuk Antisipasi Kemarau Panjang
Ia menekankan agar proses penyaluran bantuan beras ini ke penerima manfaat betul-betul tepat sasaran by name by address.
Arief menuturkan, untuk tahap pertama penyaluran bantuan beras sudah mulai sejak 31 Maret 2023 lalu. Hingga sekarang proses penyaluran masih berlangsung di berbagai daerah.
"Kita harapkan bantuan tersebut sampai ke 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lancar," jelas Arief.
Seperti diketahui, bantuan beras ini menyasar 21,3 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dan diberikan selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2023. Adapun besaran bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per penerima manfaat. Artinya dibutuhkan sekitar 640.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan ini.
Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan, perlu penambahan stok untuk menjaga stabilitas pangan.
Saat ini, stok pangan Bulog per 12 Maret 2023 masih berada di 287.000 ton, dimana 264.000 ton merupakan CBP dan sisanya merupakan stok komersil.
"Prioritas pertama kita mendorong Bulog menambah stok beras-nya dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri. Namun apabila tidak dapat terpenuhi kita melakukan impor dengan catatan hanya untuk menjaga agar stok CBP masih dalam angka yang memadai," jelas Ketut.
Langkah lainnya yang ditempuh NFA dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah menggencarkan Gelar Pangan Murah (GPM) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga: Bulog Mulai Salurkan Beras Bansos Serentak ke Seluruh Indonesia, Diberikan 3 Bulan
Serta melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan, melakukan fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, dan rakor rutin pengendalian inflasi bersama Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
