Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebutuhan dana untuk memenuhi target nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060 dapat mencapai Rp 28.223 triliun, tujuh kali lipat lebih tinggi dari kebutuhan dana untuk memenuhi target Nationally Determined Contributions (NDC) pada 2030. Sayangnya, Indonesia baru mampu memenuhi 34% kebutuhan dana setiap tahunnya.
Atas kebutuhan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dana moneter Internasional (IMF) untuk turut membiayai proyek transisi energi tersebut di Indonesia. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perubahan iklim tersebut tidak sedikit.
Pernyataan tersebut Ia sampaikan saat bertemu dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva dalam pertemuan terpisah saat dirinya menghadiri berbagai pertemuan penting dalam kunjungan kerja ke Washington D.C., Amerika Serikat pada 10-16 Oktober 2022.
Baca Juga: IMF Memangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2023 Jadi 5%
“Mengingat pembiayaan perubahan iklim juga dapat diperoleh dari bank multilateral, Menkeu meminta agar pembiayaan dari IMF juga dapat disalurkan pada upaya transisi energi Indonesia yang dilakukan melalui Mekanisme Transisi Energi Indonesia atau Indonesia’s Energy Transition Mechanism Country Platform,” dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Rabu (12/10).
Kemenkeu melihat, dukungan IMF nantinya bisa memobilisasi sumber pendanaan perubahan iklim lainnya juga dapat membantu pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Adapun dalam revisi target terbaru, Indonesia menargetkan penurunan emisi mencapai 31,8% pada 2030.
Selanjutnya dalam pertemuan bilateral tersebut, Sri Mulyani juga bertemu dengan Presiden Malpass untuk membahas mengenai perkembangan ekonomi global terkini dan outlook, tensi geopolitik, isu G20, dan isu iklim.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas progres pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19, upaya pengendalian inflasi, serta dukungan Bank Dunia bagi Indonesia untuk reformasi perpajakan dan sektor keuangan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa prioritas Indonesia di samping pemulihan ekonomi nasional saat ini di antaranya ketahanan pangan dan energi serta mitigasi perubahan iklim di tingkat global. Sehingga dalam kesempatan ini, Menkeu mengajak Bank Dunia untuk lebih terlibat dalam pencapaian berbagai agenda penting ini, baik dari sisi pendanaan maupun non pendanaan.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Dipatok 5,3%, Sri Mulyani: Perlu Usaha Ekstra
Terkait isu G20, Indonesia memberikan update dan mencari dukungan terkait agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia khususnya di Jalur Keuangan, seperti dalam aksi jangka menengah untuk ketahanan pangan.
Untuk perubahan iklim, Indonesia menyambut dukungan Bank Dunia untuk mendorong inisiatif dekarbonisasi Indonesia secara adil dan terjangkau melalui transisi energi, Country Platform, nilai ekonomi karbon, dan pembiayaan iklim inovatif.
Secara khusus, Presiden Malpass mengapresiasi Indonesia yang telah memberikan kontribusi pada Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) G20 yang dikelola oleh Bank Dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
