Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perekonomian Sri Langka tengah babak belur. Bahkan negara tersebut dicap bangkrut akibat gagal bayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai Rp 754 triliun.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah Sri Lanka terpaksa menutup sekolah dan menghentikan layanan publik lainnya karena tidak ada suplai energi. Warga Sri Langka pun berbondong-bondong meninggalkan negaranya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan bahwa kebangkrutan Sri Lanka tidak akan terlalu berdampak mengingat hubungan bilateral dengan Indonesia tidak terlalu besar.
Baca Juga: Delegasi IMF Kunjungi Sri Lanka yang Dilanda Krisis, Membicarakan Program Bailout
"Ekspor Indonesia ke Sri Lanka hanya 0,13% dari total ekspor. Impornya malah sangat kecil sekali. Dan sumbangan surplus pun tidak besar. Jadi memang sangat terbatas dampak dari bangkrutnya Sri Lanka ke ekonomi Indonesia," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Selasa (28/6).
Namun Huda menyampaikan, bangkrutnya Sri Lanka juga bisa memunculkan gelombang bangkrutnya negara lain. Contohnya saja negara Laos yang sudah diterjang isu bangkrut. Sehingga hal tersebut harus diantisipasi oleh negara lain, termasuk Indonesia.
"Memang saat ini posisi utang Indonesia masih di bawah ambang batas sesuai Undang-Undang (UU), namun terjadi kenaikan yang signifikan. Ini harus dipandang secara hati-hati," tuturnya.
Sehingga menurutnya, pembiyaan utang harus dipertimbangkan secara matang. Apabila tidak ada kebutuhan mendesak dan terkait dengan masyarakat luas, bisa dilakukan pembatalan utang. Pembiayaan utang harus menjadi cara terakhir dalam pembiayaan pembangunan.
Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, meskipun hubungan dagang antara Indonesia dengan Sri Langka terbilang kecil, tetapi persepsi investor dan kreditur akan menganggap negara berkembang (lower middle income country) memiliki risiko yang tinggi. Sementara, Indonesia dan Sri Lanka merupakan sama-sama negara lower-middle income country.
"Krisis di Sri Lanka berisiko memicu pelarian modal dari pasar surat utang di Indonesia," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (28/6).
Menurutnya, pemerintah harus belajar dari negara Sri Lanka agar lebih memperhatikan kondisi utang. Namun sebaliknya, pemerintah justru menambah pinjaman baru, untuk mendorong realisasi proyek infrastruktur yang sebenarnya belum mendesak.
Pasalnya, selama Maret 2019 hingga Maret 2022, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 2.485 triliun. Ini tidak hanya disebabkan karena pandemi, namun struktur utang pemerintah masih berat digunakan ke belanja pegawai, belanja barang, serta belanja pembayaran bunga utang.
Baca Juga: Utang Indonesia Melonjak Jadi Rp 7.052,5 Triliun
"Artinya, utang habis untuk pengeluaran birokrasi pemerintahan. Ini kan tidak produktif," ungkapnya.
Sementara itu, risiko kenaikan suku bunga dan inflasi bisa membuat beban ULN juga semakin berat. Hal ini dikarenakan imbal hasil surat utang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut data Asian Development Bank (ADB), yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan sebesar 102,9 basis poin sejak awal tahun (ytd) menjadi 7,41%.
"Kreditur tentu memaksa agar bunga utang semakin tinggi sebagai kompensasi dari naiknya inflasi. Ini situasi yang sangat buruk bagi pengelolaan utang pemerintah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
