Realisasi pembiayaan investasi hingga 18 Agustus 2021 mencapai Rp 54,12 triliun

Sabtu, 21 Agustus 2021 / 07:30 WIB

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan investasi hingga 18 Agustus 2021 sebesar Rp 54,12 triliun. Angka tersebut setara dengan 29,45% dari alokasi pembiayaan investasi di tahun ini sebesar Rp 184 triliun.

Adapun dana tersebut dikucurkan untuk lima Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah dengan rincian, pertama Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 11,12 triliun. Kedua, Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 11 triliun.

Ketiga, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 2 triliun. Keempat, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 20 triliun. Kelima, pinjaman pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 10 triliun.

“Realisasi pembiayaan investasi dalam tahap proses, yang LPDP dan BLU lainnya sudah mulai diberikan. Jadi intinya tergantung bagaimana menyelesaikan peraturan pemerintah (PP)-nya. Kalau PP-nya selesai sudah bisa kami bayar,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rio Saliban saat Konferensi Pers, Jumat (20/8).

Selain investasi kepada BLU, Kemenkeu juga mengalokasikan dana dalam skema penyertaan modal negara (PMN) dengan total pagu sebesar Rp 42,4 triliun.

Teranyar, pemerintah akan menggelontorkan PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) bakal dicairkan pada akhir Agustus 2021. “Kalau detailnya itu jadi HK sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 jadi yang dijanjikan di APBN 2021 harusnya akhir Agustus ini sudah diproses,” kata Rio.

Adapun pelaksanaan PMN kepada Hutama Karya tertuang dalam PP Nomor 77 Tahun 2021. Selain HK, PP terkait PMN yang sudah diterbitkan adalah PP Nomor 83 Tahun 2021 yang mengomatkan dana negara sebesar Rp 5 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Untuk diketahui tahun ini pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 42,4 triliun kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski tahun ini sudah berlangsung hampir delapan bulan, belum ada satupun dana PMN yang diterima oleh perusahaan pelat merah tersebut.